Bobotoh Persib Anggap Polri Berlakukan Standar Ganda Terkait Izin Keramaian

Kamis, 1 Oktober 2020 16:15 WIB

Share
Bobotoh kecewa dengan penundaan kompetisi dan menganggap kepolisian memberlakukan standar ganda. (Foto: Indosport)

BANDUNG, (POSKOTAJABAR) 

Bobotoh Persib menggugat sikap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tidak mau mengeluarkan izin keramaian buat kompetisi sepakbola tanah air. Bobotoh menganggap Polri memberlakukan standar ganda, lantaran di lain pihak ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tetap mendapat lampu hijau. 

Ketua Umum Bomber Asep Abdul menilai, jika mau adil seharusnya Polri juga tidak memberikan izin untuk Pilkada. "Coba saja telaah lebih lanjut, potensi tingkat keterlibatan massa antara pertandingan sepakbola dan pilkada 'kan tidak jauh berbeda. Jika kompetisi sepakbola dianggap bisa memancing kerumunan massa, pilkada juga," tukas Asep saat dihubungi Poskota Jabar, Kamis (1/10) siang. 

Asep sebenarnya mafhum bila kepolisian enggan mengeluarkan izin keramaian buat Liga 1 dan Liga 2. "Klub dan bobotoh pun pasti manut jika akhirnya tak bisa nonton tim kesayangannya berlaga. Tapi pengumumannya jangan mepet-mepet ke waktu kick-off lah," ujar Asep dengan nada sedikit jengkel. 

Sama seperti kelompok bobotoh lain, Asep mengaku rekan-rekannya di Bomber sangat antusias menyambut kembali bergulirnya Liga 1 yang semula dijadwalkan mulai 1 Oktober ini. Walaupun harus dari rumah, minimal bobotoh mendapatkan hiburan di tengah situasi sulit seperti sekarang. "Eh ternyata kita harus kecewa, karena tak jadi nonton Persib bertanding lagi," imbuhnya. 

Asep tidak habis mengerti dengan kilah kepolisian yang tidak memberi izin keramaian. Padahal seperti kita ketahui, Liga 1 berjalan tanpa boleh dihadiri penonton langsung ke stadion. "Izin keramaian buat yang mana. Sementara tahap kampanye pilkada serentak di beberapa daerah yang jelas-jelas melibatkan masyarakat, tetap diberikan izin," tutur Asep lagi. 

Namun Asep tidak menyalahkan kepolisian sepenuhnya. PSSI sebagai pemangku kepentingan paling tinggi patut pula disalahkan. Federasi dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator kompetisi, tidak memberikan kepastian legal-formal sejak jauh-jauh hari. Jadi ketika kepolisian mengeluarkan maklumat tidak memberi izin keramaian hanya dua hari jelang kick-off, semuanya langsung kelabakan. 

"Coba jika masalah ini diberesin sejak awal. Minimal PSSI sudah punya pegangan apakah kompetisi boleh atau memang dilarang," tandas Asep. (jat) 

Editor: Kashmirx
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler