PSSI Lapor Kepada Pemerintah, Ini Penilaian Piala Menpora 2021

Selasa, 27 April 2021 15:03 WIB

Share
Pertemuan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan Menpora Zainudin Amali di Kantor Menpora Senayan Jakarta, Selasa (27/04/2021). (PSSI)

Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut, menyatakan, bahwa terkait euforia suporter di Jakarta dan insiden di Bandung ia meminta pihak kepolisian bisa mendalami apa motif dari mereka semua, karena tentunya ini diluar penyelenggaraan yang sudah selesai.

"Kami menyayangkan peristiwa ini terjadi. Tentu nanti akan jadi evaluasi PSSI apa yang akan dilakukan pada oknum suporter ini. Karena memang ada kelompok suporter yang betul-betul ikut menjaga dan berkomitmen di Piala Menpora. Jadi, biarlah ini menjadi evaluasi bersama," tukas Iriawan.

 

Sementara itu, Menpora Zainudin Amali mengatakan rapat koordinasi membahas evaluasi penyelenggaraan turnamen Piala Menpora 2021. Selain itu, juga membicarakan tentang kejadian usai laga final yakni selebrasi serta kegembiraan yang berlebihan dari pendukung Persija dan kekecewaan yang berlebihan dari pendukung Persib.

"Tadi kami menghadirkan pihak Persija. Kesimpulan dari rapat tadi, penyelenggaraan turnamen Piala Menpora 2021 yang berjalan sejak 21 Maret sampai 25 April berjalan tertib, lancar, aman, dan juga menerapkan protokol kesehatan secara disiplin," kata Zainudin Amali.

 

"Tentang kejadian yang muncul setelah laga final baik di Jakarta maupun di Bandung, sekarang ini sedang ditangani oleh pihak Polri, baik di Mabes maupun Polda Metro maupun Polda Jabar. Sedang didalami, apabila ditemukan unsur-unsur yang mengandung pelanggaran hukum tentu Mabes Polri akan melakukan penindakan hukum. Ketiga terkait dengan suporter, kami berkesimpulan bahwa kami akan melakukan pembinaan lebih serius lagi terhadap para suporter, dan itu PSSI dan PT LIB yang akan melakukan. Lalu menyangkut penerapan PPKM skala mikro yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nantinya untuk kegiatan-kegiatan berikutnya akan melibatkan instrumen-instrumen PPKM skala mikro yang ada di tingkat desa atau kelurahan dengan aparat TNI dan Polri di tingkat tersebut," tutur Amali. (nst)

Halaman
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler