Hardiknas 2021, Wagub Jabar  Uu  Ruzhanul Ulum Soroti Biaya Pendidikan dan Kasus Tahan Ijazah
Minggu, 2 Mei 2021 17:27 WIB
Share
Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. (foto:aris)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta Dinas Pendidikan bertindak tegas kepada lembaga pendidikan yang melakukan tindakan tidak terpuji, menahan ijazah peserta didik. Evaluasi izin kalau perlu ditutup.

Hal tersebut dikatakan Wagub Uu saat memberikan sambutan pada acara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021 yang berlangsung secara virtual, Minggu (02/05/2021).

Wagub Uu menjelaskan Hari Pendidikan Nasional adalah sebuah momen untuk memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan, akan penting dan strategisnya pendidikan bagi peradaban dan daya saing bangsa.

Oleh karenanya, soal masih adanya lembaga pendidikan yang melakukan penahanan ijazah, Wagub Uu meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat bertindak tegas. Panggil ketua yayasan, kepala sekolah, evakuasi izin, kalau perlu tutup.

"Ini harus menjadi evaluasi, kalau perlu dipanggil ketua yayasan atau kepala sekolahnya. Niat anda membuat lembaga pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang niatnya mencari keuntungan? Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi izinnya kalau perlu ditutup karena sangat memberatkan masyarakat, sehingga ada kecemburuan," katanya.

Wagub Uu juga mengatakan, biaya pendaftaran siswa baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai 10-15 juta untuk bisa masuk ke sekolah, diperlukannya evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.

"Saya berharap kepada Dinas Pendidikan, untuk mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang sangat fantastis. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, disatu sisi masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal, fasilitas yang bagus tapi disisi lain terkendala oleh biaya yang mahal," jelasnya.

Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut, Uu meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan memberatkan karena pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat.

"Pemprov Jawa Barat akan mengevaluasi dan saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. Insyaallah kami akan panggil, akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya." tutupnya.

Sebagaimana diketahui, DPW PSI (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat Indonesia) Jawa Barat mendapat ratusan aduan dari orang tua terkait penahanan ijazah, hanya karena orangtua siswa menunggak biaya pendidikan.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler