Anggota DPRD Laporkan RSJK Tasikmalaya  ke Polisi, Pihak Managemen Membantahnya
Selasa, 4 Mei 2021 13:44 WIB
Share
Manajemen RSJK Tasikmalaya melakukan konferensi pers terkait pelaporan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mereka berharap ada musyawarah. (foto:Kris)

TASIKMALAYA, POSKOTAJABAR.CO.ID

Seorang Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah melaporkan  manajemen Rumah Sakit Jasa Kartini (RSJK) Tasikmalaya kepada pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen ke Polresta Tasikmalaya, pada Senin (03/05/2021) malam

Melalui kuasa hukumnya, Andi mengatakan, dirinya mendapatkan kuasa dari kliennya untuk melaporkan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen ke Polresta Tasikmalaya.

“Pelaporan ini bermula ketika ibu klien kami merasakan demam pada 6 April 2021, kemudian klien kami menghubungi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya. 

Setelah dites PCR di Labkesda, hasilnya negatif Covid. Namun, kemudian berobat ke Puskesmas Cibalong dan disarankan berobat ke seorang dokter," ujarnya
 
Setelah itu, dokter kliennya menyarankan untuk dirujuk ke salah satu rumah sakit swasta. Namun, ketika datang ke rumah sakit, ibu kliennya dimasukkan ke ruang isolasi Covid-19 tanpa ada penjelasan dari pihak rumah sakit mengenai diagnosa penyakitnya.

 “Kemudian Klien kami disarankan untuk membeli obat sebesar Rp12 juta yang tidak direkomendasikan oleh dinkes dan ini juga demi kesembuhan ibunya, pihak keluarga akhirnya menyetujui pembelian obat tersebut. Namun, pada kenyataannya obat yang dimaksud tak jadi dibeli karena tidak tersedia," ujarnya

"Pada 14 April 2021 ibu klien kami meninggal dunia karena Covid-19 dan dimakamkan dengan proses serta tata cara pemakaman pasien Covid," katanya
 
Ia menambahkan, selama pasien dirawat di rumah sakit pihak keluarga tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai penyakit pasien yang sebenarnya apakah Covid-19 atau bukan.

"Keluarga klien kami baru menerima laporan hasil pemeriksaan seminggu setelah pasien meninggal. Berdasarkan hal itu, maka terlapor diduga telah melanggar pasal 62 Jo pasal 10 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," ucapnya.
 
Sudah Memiliki Izin Kemenkes

Sementara itu,Wakil Direktur Pelayanan Medik RSJK dr. Faid Husna mengatakan, mengenai perbedaan hasil pemeriksaan PCR antara Labkesda dan Rumah Sakit Jasa Kartini (RSJK) dapat dibenarkan secara medis sesuai kepentingan dokter penanggung jawab (DPJP) untuk melakukan cek ulang. 

Karena itu apabila hasil PCR negatif dan klinis mendukung ke arah gejala Covid-19, maka akan dirujuk untuk dilakukan PCR ulang.
 “Secara medis, memang dibenarkan untuk tes ulang jika tes pertama hasilnya negatif. Namun, lantaran pasien mengalami gejala klinis sehingga oleh dokter penanggung jawab dimasukkan ke ruang isolasi,” ujarnya. 
 
Menuturutnya, mengenai adanya dugaan rekayasa hasil PCR, pihaknya tidak membenarkan adanya rekayasa hasil PCR untuk kasus pasien tersebut. Untuk alat PCR yang dimiliki oleh Pihak RSJK sudah memiliki izin dan terdaftar di kemenkes, labkesda, dan sudah terrekomendasi untuk dapat digunakan sebagai pendukung diagnosa Covid-19.
 
“Mengenai keluhan pasien atas adanya tagihan penggunaan obat actemra sebesar Rp. 12 juta, itu tidak benar. Tidak ada tagihan obat actemra seharga Rp12 juta dalam tagihan pasien, karena obat tersebut belum digunakan oleh pasien," jelasnya

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler