Peraturan Daerah Cadangan Pangan Diperlukan, Begini Penjelasan Ketua Komisi II DPRD Pangandaran

Senin, 10 Mei 2021 13:45 WIB

Share
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran Endang Ahmad Hidayat (foto: ist)

PANGANDARAN,POSKOTAJABAR.CO.ID

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menilai perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang ketahanan pangan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran Endang Ahmad Hidayat menyampaikan, bahwa, harga pangan harus terjangkau oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

"Pemenuhan konsumsi pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri, dengan memanfaatkan sumber dan kearifan lokal secara optimal," ucap Hidayat kepada wartawan, Minggu (09/05/2021).

Hidayat mengatakan, Kabupaten Pangandaran dihadapkan pada tantangan besar, karena permintaan pangan yang tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

"Untuk itu perlu adanya ketersediaan pangan yang cukup besar," katanya.

Kata dia, kebijakan terkait cadangan pangan daerah perlu diaplikasikan oleh Kabupaten Pangandaran. Apalagi Pangandaran ini rawan bencana daerah.

"Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana," jelasnya.

Menurut dia, pihaknya telah mengidentifikasi masalah yang terjadi di antaranya, mengukur arah kebijaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan cadangan pangan daerah.

"Selain itu juga kami melakukan evaluasi pelaksanaan harmonisasi kebijakan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan daerah.Tujuannya agar terealisasi pemecahan masalah dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah hingga menjadi Peraturan Daerah," tuturnya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler