Perselisihan antara Golkar vs Gerindra, DPRD Kabupaten Cianjur Memanas
Senin, 24 Mei 2021 10:53 WIB
CIANJUR.POSKOTAJABAR.CO.ID
Suhu politik di lingkungan DPRD Cianjur tengah memanas, menyusul perselisihan antara fraksi Golkar dengan Gerindra yang dipicu perselisihan aspirasi masyarakat.
Perselisihan terjadi menyusul terbitnya sebuah nota dinas yang dikeluarkan Komisi A DPRD Cianjur yang ditandatangani Ketua Komisi A, Muhammad Isnaeni dari fraksi Golkar yaitu terkait keberatan berdirinya SMP AL Azizah.
Disebutkan dalam nota dinas, beberapa alasan yang menjadi keberatan diantaranya ;
1. Jarak antara SMP Al Azizah berdekatan dengan SMP IT Al Jauharaiyyah
2. Rencana pembangunan SMP Al Azizah menutup akses jalan ke SMP IT Al Jauharaiyyah.
3. Rencana pembangunan SMP Al Azizah berada didalam gerbang SMP IT Al Jauharaiyyah.
4. Dampak kedepan siswa masing masing sekolah tidak akan terkendali.
Tak berhenti disitu, nota dinas dari Komisi A dilegitimasi oleh Wakil Ketua Deden Nasihin yang juga berasal dari fraksi partai Golkar sebagai surat pengantar untuk diajukan kepada Plt Bupati Cianjur, pada tanggal 30 April 2021.
Tak terima dengan terbitnya nota dinas tersebut, pemilik yayasan SMP AL Azizah mengadu kepada fraksi partai Gerindra.
Aduan diterima langsung Ketua Fraksi partai Gerindra Prasetyo Harsanto. Menanggapi laporan tersebut, ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Cianjur, Prasetyo Harsanto geram dan mengecam keras atas tindakan pihak-pihak yang melarang dan menghambat berdirinya Boarding School SMP Al-Azizah.
"Hari ini kita menerima laporan dari Yayasan Pondok Pesantren Al- Inayah, terkait adanya pelarangan berdirinya Baording School tersebut," ujar dia kepada wartawan di kantor DPC Partai Gerindra di Jl. Raya KH Abdulah Bin Nuh BLK, Kecamatan Cianjur, Kamis (20/5/2021), dikutip Maharnews.com.
Pras menegaskan, atas nama ketua fraksi Partai Gerindra sangat mengecam dan kecewa kepada pihak-pihak yang menghambat berdirinya sekolah, mengingat Cianjur saat ini Indek Pembangunan Manusia (IPM) tertinggal, sementara kita membutuhkan banyaknya berdiri sekolah.Tetapi masih ada pihak pihak yang menghambat berdirinya sekolah.
"Padahal berdirinya sekolah justru sangat membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan IPM khususnya di wilayah Selatan, dan ini harus di selidiki secara menyeluruh, siapa pihak-pihak yang bermain," tandasnya.
Selama sekolah tersebut tidak menyalahi aturan, sambung kader besutan Prabowo Subianto" tidak boleh adanya pelarangan. Justru kita harus mendukung karena APBD kita itu terbatas," tegasnya. (Nuki)