Nota Komisi A DPRD Cianjur Berujung Polemik dan Menyulut Kegaduhan Pimpinan Dewan

Selasa, 25 Mei 2021 10:30 WIB

Share
ilustrasi: Kegaduhan DPRD Kabupaten Cianjur menyusul adanya Nota Komisi A. (foto:Ist)

CIANJUR,POSKOTAJABAR.CO.ID
Nota komisi yang dilayangkan Komisi A DPRD Cianjur berujung polemik berkepanjangan, bahkan menyulut kegaduhan ditataran pimpinan dewan.

Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan buka suara menanggapi beredarnya Nota Komisi A yang keberatan dengan berdirinya sebuah boarding shcool SMP Al- Azizah di Kampung Pengelan, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur.

Orang nomor satu di lingkungan DPRD Cianjur itu sangat menyayangkan sikap Wakil Ketua DPRD yang sudah menandatangani Nota Komisi A tersebut.

"Memang sangat disayangkan, karena tidak berkoordinasi dulu dengan saya," ujar Ganjar melaui Voice aplikasi pesan whatsApp jam 07.57 WIB, Selasa (25/05/2021).

Meski begitu, legislator partai Gerindra itu mengimbau jangan sampai terkecoh atau menjadi permasalahan di masyarakat akibat konflik.

"Saya imbau awalnya dari pilihan yang berbeda atau dinamika politis, kita kesampingkan dulu ego, kita bangun Cianjur lebih maju dan agamis dan adil makmur. Tentunya harus kita cerminkan di Kabupaten Cianjur," kata Ganjar.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk sekolah tersebut, pihaknya akan melihat perkembangan perinzinan dulu, mungkin nanti ketika Dinas Pendidikan atau Dinas Perizinan sudah sesuai dan peraturan perundang undangan boleh apa tidak didirikannya sekolah tersebut.

"Kalau Dinas Perizinan sudah mengeluarkan izin dan tidak ada masalah harus dilaksanakan," tandas Ganjar.

Kader besutan Prabowo Subianto itu mengungkapkan, berdirinya sebuah sekolah selain untuk membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cianjur saat ini sangat merosot.

"Tentu dengan berdirinya sekolah termasuk membantu program pak Bupati juga itu memang salah satunya," jelasnya.

Mungkin untuk kedua belah pihak ini, sambung Ganjar Ramadhan, "untuk SMP Al-Jauhariyyah sama Al-Azizah ketika nanti persoalannya sesuai peraturan perundang undangan dibolehkan berdiri, atau tidak dibolehkan berdiri, itu harus mengalah salah satunya.

Biar tidak menjadi bola panas di luar. Apa lagi ini menyangkut saudara juga salah satunya pendiri atau yang punya Yayasan itu paman dan keponakan.

"Kita di DPRD jangan sampai di adu adu sama pihak pihak lain karena kita harus melayani dan mengawasi semua ini aduan dari masyarakat," pungkasnya.

Dilain pihak Ketua Komisi A DPRD Cianjur, Moch Isnaeni membeberkan kronologis ihwal nota komisi yang diterbitkan Komisi A.

Legislator asal Golkar itu menjelaskan  berawal dari surat keberatan Al Jauharaiyyah yang masuk ke Komisi A, yang juga dilayangkan kepada Bupati Cianjur dan Dinas Pendidikan oleh pihak yayasan.

Alasan keberatannya itu sebut Isnaeni, Pertama jarak antara SMP Al Azizah berdekatan dengan SMP IT Al Jauharaiyyah.
Kedua, rencana pembangunan SMP Al Azizah menutup akses jalan ke SMP IT Al Jauharaiyyah.

Ketiga, rencana pembangunan SMP Al Azizah berada didalam gerbang SMP IT Al Jauharaiyyah. Keempat, dampak kedepan siswa masing masing sekolah tidak akan terkendali.

"Nah berdasarkan pertimbangan diatas, kita membuat nota komisi. Itupun sesuai dengan surat keberatan yang mereka kirimkan ke Bupati dan Dinas pendidikan, tertanggal 1 Maret 2021,"bebernya.

Menurutnya, hal ini perlu diselesaikan maka perlu membuat nota komisi. Inti isi dari nota tersebut yaitu Komisi A meminta Bupati Cianjur melalui dinas terkait DPMPTSP dan Disdik untuk meninjau kembali keberadaan dan atau tidak memberikan izin apapun atas berdirinya SMP Al Azizah yang beralamat di Kapung Surade, Desa Sukaluyu, Kec Cijati sebelum adanya mufakat dari keduabelah pihak yaitu SMP Jauhariiyyah dan Al Azizah sesuai dengan peraturan dan perundang undangan.

"Jadi dimana salahnya nota komisi A. Jadi kalau mereka meminta mencabut nota komisi, sampai kapanpun saya tidak akan mencabut nota komisi. Karena dasarnya apa mesti mencabut?,"tegasnya.

Kembali Isnaeni menegaskan dalam persoalan ini sama sekali tidak ada maksud apapun apalagi dikatakan komisi A sampai menjegal sesuatu.

" Termasuk disebut menghambat peningkatan IPM. Semestinya menyikapinya dengan cerdas bukan emosional,"pungkasnya. (Nuki)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler