Dedi Mulyadi Bongkar Kelompok Penambang Tanah Merah di Lahan Perhutani

Selasa, 1 Juni 2021 20:12 WIB

Share
Dedi Mulyadi saat meninjau penambangan di lahan Perhutani Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang.(foto:ist)

KARAWANG, POSKOTAJABAR.CO.ID

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mendorong agar Direktorat Jenderal Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penindakan atas perusakan hutan di wilayah Ciampel, Kabupaten Karawang.

Dedi mengaku sudah turun ke lapangan setelah menerima laporan terkait perusakan kawasan hutan di Karawang oleh kelompok tertentu. Tidak tanggung-tanggung, selain merusak pohon dan tanaman, di kawasan hutan itu juga dikeruk tanah merahnya.

Lokasi kawasan hutan yang dirusak itu berada di petak 25a, Blok Cijengkol RPH Kutapohaci BKPH Telukjambe wilayah administrasi Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Karawang. Luas lahannya sekitar 21,23 hektare.

Pengakuan Dedi, hasil pantauan dan dari informasi di lapangan, ternyata benar kalau di lokasi itu telah terjadi perusakan hutan negara, sampai ada penambangan tanah merah di kawasan hutan itu.

Atas hal itu, Anggota DPR RI ini mendorong Direktorat Jenderal Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan tindakan tegas.

Dedi menjelaskan, kenapa harus ada tindakan tegas,  karena perusakan hutan itu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut berdampak terhadap kerugian negara.
Menurut dia, kawasan hutan bernilai ekonomis seharusnya digarap dengan cara ditanami berbagai jenis pohon dan tanaman. Tapi ini justru pohonnya dirusak dan ditambang tanah merah-nya.

Lahan yang ditambang di kawasan hutan atau cut and fill itu merupakan aset negara, dan itu merupakan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani.

Di lokasi itu ada cut and fill, menambang tanah merah, kemudian dipindahkan ke lokasi lain. Nah kegiatan itu hanya boleh dilakukan di lahan milik pribadi, bukan lahan garapan.

Aduan dari Administratur Perhutani

Dedi mengaku, mendapatkan pengaduan dari administratur Perhutani wilayah Purwakarta dan Karawang, bahwa terdapat penggalian tanah di area kawasan hutan yang menjadi wilayah kewenangan Perhutani.

Kemudian, setelah mendapat aduan tersebut, Dedi mengecek ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi.

"Saya cek dan pastikan aduan itu, agar saya bisa membawa masalah ini sebagai bahan pembahasan bersama Komisi IV DPR RI, komisi tempat saya bekerja," kata Dedi, Selasa (01/06/2021).

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler