Data Kependudukan Memiliki Dampak Positif bagi Pemerintah dalam Menjalankan Kebijakan

Rabu, 9 Juni 2021 07:04 WIB

Share
Deputi bidang statistik sosial BPS RI, Ateng Hartono. (foto:Ist)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) bersama Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) menggelar rapat koordinasi (rakor)
membahas pemutakhiran data kependudukan Indonesia.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No.39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia.

Deputi bidang statistik sosial , Ateng Hartono mengungkapkan ,penyatuan data kependudukan ini akan memiliki dampak positif bagi Indonesia khususnya bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

"Ini sangat penting ya ketika data kita sudah menyatu perencanaan-perencanaan kita akan enak. Dan segala sesuatunya baik perencanaan level nasional maupun regional kita akan. Itu yang paling penting sekali," ujarnya di Bandung, Selasa (08/06/2021).

Selain itu, ujar Ateng, satu data kependudukan ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam pemberian bantuan sehingga nantinya akan tepat sasaran.

Lebih dari itu, dikatakan Ateng, hal tersebut bakal membuat pendataan sensus penduduk secara konvensional akan ditiadakan.

"Dari pelaksanaan sensus penduduk pertama online kemudian kita door to door. Sensus online itu kendala utamanya signal di beberapa lokasi kita punya kendalanya disitu. Sehingga kita tidak akan sensus yang seperti dahulu dan ini akan menghemat biaya,"ujarnya.

Ditempat yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zuran Arief Fakrulloh menyebut bahwa sinkronisasi data kependudukan yang terintegrasi dalam satu data Indonesia akan memudahkan masyarakat dalam merasakan pelayanan publik.

"Semua platform yang menggunakan data kependudukan, itu akan menggunakan data yang sama. Misalnya membuka rekening bank, sertifikat tanah, polis asuransi, paspor itu datanya sama. Untuk mudahnya memahami hal ini bagi publik jadi seperti itu," jelasnya.

Meskipun begitu, dikatakan Zuran, terdapat ragam kendala yang dihadapinya. Salah satu kendalanya yaitu penduduk non-permanen atau penduduk yang berpindah-pindah karena alasan tertentu.

"Misalnya mahasiswa yang kos, TNI-POLRI atau kejaksaan dan pegawai BUMN yang karena penugasan harus berpindah-pindah atau instansi vertikal," terangnya.

Mengatasi hal tersebut, pihaknya akan membangun digital ID. Data kependudukan dimasukkan kedalam handphone sehingga akan dengan mudah mendata penduduk berdasarkan perpindahan handphone.

"Misalnya, handphone itu satu tahun terus bertempat tinggal di wilayah Sumedang. Tetapi KTP nya di Sukabumi, kita bisa menyimpulkan dia penduduk non permanen di Sumedang," terangnya.

"Sehingga kita besok bisa menghitung penduduk secara de facto nya sekian juta dan de jure nya sekian juta. Sehingga semakin lama semakin bisa kita temukan perbedaan perbedaan itu menuju titik kesamaan. Dan diharapkan tahun 2030 real time data kependudukan tiap hari sudah bisa kita ketahui," tutupnya. (Aris)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler