Komisi I DPRD Jabar Minta Pemerintah Serius  Menangani Soal Ibadah Haji 

Rabu, 9 Juni 2021 11:31 WIB

Share
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu usai beraudiensi dengan perwakilan ulama di DPRD Jabar, Selasa (08/06/2021). (foto:Aris)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu meminta pemerintah pusat serius menangani, kisruh  pemberangkatan haji bagi calon jamaah haji 2021. Sebab, hal itu merupakan tanggung jawab penuh pemerintah.

"Tugas pemerintah pusat, memperjuangkan kepada pemerintah Arab Saudi agar tahun ini, haji bisa diberangkatkan. Bila nanti, ada persyaratan kuota dan prokes, saya kira itu konsekuensi," ujarnya usai beraudiensi dengan perwakilan ulama di ruang kerja Komisi I DPRD Jabar, Selasa (08/06/2021).

Untuk itu, jelas Haru, dalam urusan haji, pemerintah harus memperlihatkan kesolidannya, agar bisa melobi pemerintahan Arab Saudi untuk pemberangkatan jemaah haji 2021.

"Saya berharap tahun ini ada ibadah haji. Harus Serius dan solid. Yang melobi jangan macam-macam ya, lebih kiri-kanan kan lieur ya," ujar politisi PKS dari Dapil I Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Di samping meminta keseriusan pemerintah soal ibadah Haji, Haru juga melayangkan kritikan perihal cara komunikasi pemerintah pada publik, dalam menyampaikan informasi.

Menurut Haru, pemerintah sebaiknya memiliki satu juru bicara saja. Agar, tidak muncul dualisme penafsiran sebagaimana yang terjadi saat ini.

"Harus satu atuh, juru bicaranya  apakah itu bapak Presiden atau Menteri Agama. Silakan, Jadi jangan nanti ada lagi yang berbicara dari yang lain. Jadi, jadi rariweh. Jadi menurut saya coba diperbaikilah, komunikasinya. Karena ini, urusannya urusan rakyat. Jangan sampai, kita katanya engga masuk di sebelas negara yang boleh berangkat haji. Padahal, mah. Tidak ada ernyataan itu dari Arab Saudi. Jadi jangan sampai informasinya belum valid sudah ngomong ke rakyat. Kan, ini rakyatnya jadi bingung," tuturnya.

Perihal akuntabilitas dana haji, Heru optimis bahwa lembaga pengelola dana haji tidak menyelewengkan amanat tersebut. Namun, jika nantinya pemerintah Arab Saudi memberi lampu hijau soal ibadah haji
dan masyarakat tidak berangkat karena tidak adanya dana, maka harus ada yang bertanggung jawab.

"Kalau misalnya dana haji, ketika rakyat mau berangkat ke Arab Saudi, ternyata dana tersebut tidak siap. Ya harus ada yang dihukum. Karena pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya. Siapa yang bertanggung jawab, sehingga tidak bisa berangkat haji. Karena isunya dana itu dikemanakan, harus di hukum. Tetapi saya optimis ya, Karena pak Menko bilang katanya dana haji aman. Saya optimis saja," katanya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler