Guna Peroleh Data Penanaman Modal di Cimahi, Pemda dan Pelaku Usaha Harus Ada Sinergitas

Jumat, 11 Juni 2021 07:36 WIB

Share
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) serta LKPM Online Tahun 2021 Kota Cimahi. (foto:Bagdja)

CIMAHI, POSKOTAJABAR.CO.ID.          
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) dan Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), di Horison Green Forest Hotel  Bandung Barat, Kamis (10/06/2021).

Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum (Asminum) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tata Wikanta, mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi Ngatiyana yang berhalangan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Achmad Nuryana dan Kepala DPMPTSP Kota Cimahi Hella Haerani beserta seluruh jajarannya.

Dalam kegiatan tersebut pesertanya berasal dari kalangan dunia usaha se-Kota Cimahi. Tata Wikanta mengatakan, saat ini pemerintah pusat telah menyelesaikan sebanyak 51 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Hal mendasar yang diatur dalam peraturan pelaksanaan tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja, akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sedang dalam kondisi sulit sebagai akibat pandemi Covid-19.

“Sejalan dengan itu, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan upaya reformasi dan deregulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi. Dalam hal ini, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke basis risiko (risk based approach/RBA), jelas Tata.  

Ditambahkan Tata, diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha untuk menjaga kualitas perizinan yang diselenggarakan dengan mengunakan sistem informasi elektronik dari pemerintah pusat, dalam hal ini OSS (Online Single Submission).

“Atas dasar itu, dalam rangka memperoleh gambaran atau data dan informasi penanaman modal di Kota Cimahi, perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha baik dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing," terangnya. 

Tatapun memaparkan pula, sesuai dengan peraturan Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, setiap penanam modal berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala. 

Mengingat pentingnya penyusunan LKPM ini, maka Pemerintah Kota Cimahi berusaha menindaklanjutinya dengan memberikan pemahaman terhadap kebijakan dan tata cara pengisian LKPM melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.  (Bagdja)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler