Gubernur Jabar : Selama PPKM Darurat Diberlakukan Mobilitas Masyarakat Alami Penurunan

Minggu, 18 Juli 2021 07:57 WIB

Share
Jajaran Pemkab Cirebon saat mengikuti rapat koordinasi PPKM Darurat bersama Gubetnur Jabar. (foto: Ist)

,CIREBON, POSKOTAJABAR. CO.ID.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Barat sudah menembus angka 499.416. Dari jumlah tersebut, 110.834 menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri.

Sementara, jumlah warga sudah dinyatakan sembuh dari paparan virus tersebut sebanyak 381.417. Sedangkan warga Jawa Barat yang meninggal dunia mencapai 7.165.

Dalam rapat secara virtual dihadiri Walikota dan Bupati se Jabar Gubernur mengatakan, Kota Depok dan Kota Bekasi menjadi daerah penyumbang kasus terkonfirmasi positif aktif Covid-19. Untuk Kota Depok, jumlah yang masih terpapar sebanyak 71.030 dan Kota Bekasi 64.897.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, selama PPKM Darurat diberlakukan, mobilitas masyarakat mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan, kalau kebijakan tersebut efektif mempercepat penanganan Covid-19."

Dalam rapat koordinasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan wali kota/bupati seluruh Jawa Barat, Sabtu (17/07/2021) gubernur juga mengisyaratkan pentingnya prokes yang harus dijalankan masyarakatnya.

Dalam Rakor tersebut Bupati Cirebon, Drs. H. Imron,M.Ag, didampingi Sekda, Drs. H. Rahmat Sutrisno,M.Si, Kasatpol PP, Drs. H. Mochamad Syafrudin, dan dinas terkait ikut menghadiri secara virtual di Command Center Kantor Setda Kabupaten Cirebon.

"Penurunan di semua daerah sebanyak 10 sampai 20 persen. Sementara untuk daerah kawasan industri, penurunan mobilitasnya di bawah 10 persen,” kata gubernur yang akrab disapa Kang Emil.

Pada masa PPKM Darurat, seluruh anggota Satgas Covid-19 kota/kabupaten harus memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan, yakni dengan sanksi ringan, sedang, dan berat.

Kang Emil mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 diutamakan memberikan sanksi ringan dan sedang. “Jangan langsung ke sanksi berat atau denda, dikhawatirkan mereka adalah orang sedang mencari nafkah, terutama mereka golongan ekonomi jalanan,” ungkapnya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler