Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut, DPRD: Pemkab Pangandaran Sejajar dengan Daerah Lain

Minggu, 18 Juli 2021 08:13 WIB

Share
Meraih opini WTP 5 kali berturut-turut, Pemkab Pangandaran dari segi pengelolaan keuangan bisa sejajar dengan Kab./Kota lain di Jabar. (foto: ist)

PANGANDARAN, POSKOTAJABAR.CO.ID

Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) patut diacungi jempol. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Muhamad Taufiq, saat menggelar rapat paripurna Penetapan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah (perda) yang dilakukan secara virtual, Jumat,16 Juli 2021.

Kendati demikian, Muhamad Taufiq memberikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD tahun anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti dengan tujuan dapat menjadi perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran pada masa yang akan datang.

“Rekomendasi yang pertama, menyangkut upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, kami harapkan Bupati dan wakil Bupati Pangandaran agar lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur pemerintah di seluruh SKPD, baik segi pengelolaan aset maupun dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Pangandaran,” ujar Taufiq, Jumat, 16 Juli 2021.

Kemudian, kata Taufiq, rekomendasi kedua terkait beberapa temuan pemeriksaan  BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Pangandaran tahun anggaran 2020, baik dari sistem pengendalaian intern maupun dari kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, agar segera diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

“Catatan tersebut, agar dipertimbangkan dan dikaji kembali mengenai beberapa target pendapatan yang tidak tercapai, untuk mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki, dilandasi oleh perhitungan potensi dan kondisi yang realistis,” ucapnya.

Taufiq menegaskan, catatan yang lebih penting dari DPRD Pangandaran yaitu meminta agar Pemkab perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh dan cermat terhadap rekanan yang bermasalah disertai pemberian sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI, Pemkab diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian intern serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan.

“Hal ini, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di beberapa SKPD. Terakhir, pengelolaan penatausahaan aset agar lebih ditingkatkan lagi dan diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola aset agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahun. Seluruh Kepala SKPD agar melakukan perencanaan dengan cermat dan terukur. Sehingga, pencapaian target dapat dilakukan dengan maksimal,” pungkasnya. (adv/dry)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler