Gubernur Jabar: Satgas Covid-19 Harus Berikan Sanksi kepada Pelanggar Prokes

Senin, 19 Juli 2021 09:48 WIB

Share
: Jajaran Pemkab Cirebon saat mengikuti rapat koordinasi PPKM Darurat bersama Gubetnur Jabar. (foto:ist))

CIREBON, POSKOTAJABAR. CO.ID.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pada masa PPKM Darurat, seluruh anggota Satgas Covid-19 kota/kabupaten harus memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan (Prokes), yakni dengan sanksi ringan, sedang, dan berat.

Kang Emil panggilan akrab Ridwan Kamil mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 diutamakan memberikan sanksi ringan dan sedang. 

“Jangan langsung ke sanksi berat atau denda, dikhawatirkan mereka adalah orang sedang mencari nafkah, terutama mereka golongan ekonomi jalanan,” ungkapnya.

Gubernur Jabar mengungkapkan hal itu, dalam rapat secara virtual dihadiri Walikota dan Bupati se Jabar.

Menurut Ridwan kamil, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Barat sudah menembus angka 499.416. Dari jumlah tersebut, 110.834 menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri.

Sementara, jumlah warga sudah dinyatakan sembuh dari paparan virus tersebut sebanyak 381.417. Sedangkan warga Jawa Barat yang meninggal dunia mencapai 7.165.

Dikatakan Gubernur, Kota Depok dan Kota Bekasi menjadi daerah penyumbang kasus terkonfirmasi positif aktif Covid-19. Untuk Kota Depok, jumlah yang masih terpapar sebanyak 71.030 dan Kota Bekasi 64.897.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, selama PPKM Darurat diberlakukan, mobilitas masyarakat mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan, kalau kebijakan tersebut efektif mempercepat penanganan Covid-19."

Dalam rapat koordinasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan wali kota/bupati seluruh Jawa Barat, Sabtu (17/07/2021) gubernur juga mengisyaratkan pentingnya prokes yang harus dijalankan masyarakatnya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler