Polda Jabar Harus Pecat para Pelaku Penganiayaan Terhadap Anggota Polri Bripda Daniel Haposan

Sabtu, 7 Agustus 2021 14:05 WIB

Share
Plt Ketua Presidium IPW, Sugeng Teguh Santoso, meminta Polda Jabar memecat anggota Polri yang menganiaya adik Bripda Daniel Haposan. (Foto: Ist.)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID-

Propam dan Reskrimum Polda Jabar harus mengusut dan memproses para pelaku penganiayaan terhadap anggota Polri Bripda Daniel Haposan, yang terjadi di Barak Dalmas Dit Samapta Polda Jabar, 28 Juli lalu. Bahkan, para pelaku harus dipecat dari keanggotaan karena mencoreng dan merugikan institusi Polri. 

Plt Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso,  menilai, para pelaku yang juga kakak angkatannya itu, sudah tidak layak menjadi anggota Polri karena terlalu arogan dan berprilaku yang merugikan Polri.

"Pasalnya, dengan sesama anggota polisi saja sudah melakukan penganiayaan, bagaimana saat berhadapan dengan rakyat biasa? Ini harus menjadi pertimbangan Polda Jabar," ungkap Sugeng Teguh Santoso dalam rilis yang diterima POSKOTAJABAR.CO.ID, Sabtu, 7 Agustus 2021.

Bripda Daniel Haposan, anggota Dalmas Dit Samapta Polda Jabar merupakan bintara angkatan 45, telah dianiaya oleh kakak angkatannya yang bertugas di Kompi 1 Subdit Dalmas. Korban dianiaya dengan dipukul menggunakan tangan kosong ke arah perut di baraknya hari Rabu, 28 Juli 2021.

Akibat pukulan tersebut, tutur Sugeng, Bripka Daniel mengalami sesak napas dan dibawa oleh rekan-rekannya ke RS Sartika Asih Bandung untuk mendapat perawatan. Dokter yang memeriksa menyatakan terdapat luka bekas pukulan. 

Kejadian ini telah dilaporkan Ipda Utep Rusli dengan membuat laporan model A ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bernomor: LP/A/661/VII/2021/SPKT.DIT SAMAPTA/POLDA JABAR tertanggal 31 Juli 2021. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP. 

"Melalui penanganan internal, para pelaku itu harus dipecat atau pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) karena jelas telah melanggar kode etik Polri dan juga Perturan Pemerintah 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri," ujar Sugeng.

Menurut Sugeng, peraturan pemerintah itu, secara tegas merumuskannya di Pasal 14 Ayat 1 huruf b yang menyatakan, anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila melakukan perbuatan dan prilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian. 

Dalam penjelasan Pasal 14 Ayat 1 huruf b itu disebutkan, berperilaku merugikan antara lain di huruf 1 adalah kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak mentaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian. 

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler