Walikota Cimahi (Non aktif) Ajay M Priatna Ajukan Banding, Inilah Alasannya

Selasa, 31 Agustus 2021 10:32 WIB

Share
Walikota Cimahi (Non aktif) Ajay M Priatna periode 2017-2022, melalui Penasihat Hukumnya Fadli Nasution, resmi mengajukan Akta Permintaan Banding atas Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg yang diputus tanggal 25 Agustus 2021. (foto:bagdja)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID.

Walikota Cimahi (Non aktif) Ajay M Priatna, melalui Penasihat Hukumnya Fadli Nasution, SH.MH  resmi mengajukan Akta Permintaan Banding atas Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg yang diputus tanggal 25 Agustus 2021, di Kepaniteraan PN Bandung Jalan LL R.E Martadinata Bandung. Selasa (31/082021). 

Akta Permintaan Banding tersebut diregistrasi dengan Nomor: 35/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bdg, tanggal 30 Agustus 2021.

Dalam putusannya yang dibacakan pada persidangan Rabu,25 Agustus 2021, Majelis Hakin PN Bandung telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara, denda Rp 100.000.000,- dan uang pengganti sebesar Rp 1.425.000.000,- jauh di bawah tuntutan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu penjara 7 tahun, denda Rp 300.000.000,- , membayar uang pengganti Rp 7.962.329.610,- dan  pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Menurut Fadli Nasution, sebelumnya pada hari Jum'at, 27 Agustus 2021,  Penuntut Umum KPK telah terlebih dahulu mengajukan Banding atas putusan tersebut.

Ditanya tentang alasan mengajukan Banding, Fadli Nasution selaku Kuasa Hukum Ajay Muhammad Priatna menjelaskan, alasan mengapa kliennya mengajukan Banding, padahal diketahui putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum KPK. 

"Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Klien kami pak Ajay sesungguhnya tidak terbukti telah menerima suap berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor seperti dalam putusan Majelis Hakim,"kata Fadli. 

Menurutnya,  Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, padahal sudah sangat jelas dan terang benderang menjadi fakta hukum perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor. 

"Terjadi ketidak sesuaian antara fakta hukum, pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusan, sehinga perlu dikoreksi oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding," terang Fadli . (Bagdja)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler