Asosiasi Kepala Desa Indramayu Geruduk DPRD Jawa Barat, Inilah Sebabnya

Rabu, 1 September 2021 20:17 WIB

Share
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidkon Djampi saat menerima audiensi dengan Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Indramayu di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu, 1 September 2021. (foto:ist)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID

Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu geruduk DPRD Jabar mempertanyakan bantuan keuangan (Bankeu) Desa dari Pemprov Jabar yang besarannya 130 juta rupiah per desa.

Kedatangan AKD Krangkeng Indramayu diterima anggota DPRD Jabar, Sidkon Djampi. Pembahasan dalam audiensi tersebut adalah mengenai kejelasan kapan turunnya Bankeu Desa tersebut, kenapa baru tiga desa yang menerimanya.

"Tujuannya selain silaturahmi, yang utama adalah beliau menyampaikan aspirasi agar bantuan keuangan desa atau banprov segera dicairkan, yang jumlahnya perdesa itu adalah 130 juta dan di Kecamatan Kerangkeng baru ada tiga desa yang cair, dan desa yang lainnya belum ada informasi," katanya usai audiensi di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu, 1 September 2021.

Sidkon menyebut, para Kepala Desa itu memohon kejelasan dan percepatan agar penyaluran dana desa itu cepat terlaksana karena kondisi saat ini pembangunan di Desa tidak sepenuhnya menggunakan anggaran desa, ada pula 70 persennya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Beliau mohon ada kejelasan dan meminta agar dipercepat, karena hari ini pembangunan di Desa tidak sepenuhnya di backup oleh dana Desa, karena dana Desa hampir 70% nya utk bantuan langsung tunai (BLT)," ungkap Sidkon.

Pihaknya juga telah memberi solusi dengan cara memanggil langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) untuk membantu keluh kesah para Kepala Desa tersebut yang menyebut bahwa saat ini proses nya sedang berjalan.

"Sehingga tingkat kesulitan yg ada bisa menjadi solusi memperlurus pembangunan Desa, agar terjawab langsung, kami memanggil langsung DPMDes dan dijelaskan bahwa semuanya sudah di proses," jelasnya.

Terakhir, Sidkon meminta agar para Kepala Desa ini taat pada regulasi, baik itu mengenai pajak, hukum dan administrasinya, serta para Kepala Desa itu harus segera melapor jika dana telah diterima.

"Kepala Desa khususnya yang ada di Kecamatan Krangkeng melalui ketua aksi agar taat azas semua regulasi yang ada itu harus ditaat hukum, misalnya pajak harus dibayar, yang ketiga taat administratif jika sudah menerima uang diharap melapor atau LPJ-nya disampaikan/ jelas," tutup Sidkon.(Aris)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler