Waduh ! Kepala Sekolah Banyak Berurusan dengan APH Gegara Sumbangan, Ini Solusinya

Selasa, 7 September 2021 14:11 WIB

Share
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya. Agar tidak ada lagi kepala sekolah yang dituduh melakukan pungutan, diluar yang sudah ditalangi oleh Pemprov lewat BOPD maka dalam audisensi ini dicari kesepahaman bersama.(foto:Aris)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID

Sumbangan yang ditarik pihak sekolah kepada orangtua murid, demi menutupi biaya pendidikan yang tidak dicover Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operaskonal Pendidikan daerah (BOP) acap berujung dipanggilnya Kepala Sekolah (KS) ke Alat Penegak Hukum (APH).

"Ini, kasus di lapangan menyakitkan hati sekali. Bagi kami wakil rakyat. Kepala Sekolah edukatif, tidak melakukan korupsi, tiba-tiba dipanggil, APH karena memungut. Waktu dipanggil itu data resmi dia disorot, dia dipanggil polisi," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya, Selasa 7 September 2021.

Gus Ahad, panggilan untuk Abdul Hadi Wijaya menerangkan hal tersebut diatas kepada POSKOTAJABAR --usai audiensi soal regulasi pendanaan pendidikan di kalangan kepala sekolah, komite sekolah, orangtua siswa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

"Ternyata ujung-ujungnya dibebaskan, karena dia punya alasan. Tetapi yang tadi kan, tidak bisa dihapuskan. Sudah dipanggil, disorot masyarakat, disorot oleh tetangga-tetangga. Ini sudah hukuman moral yang berat sekali," ungkapnya.

Agar tidak ada lagi kepala sekolah yang dituduh melakukan pungutan, diluar yang sudah ditalangi oleh Pemprov lewat BOPD maka dalam audisensi ini dicari kesepahaman bersama.

"Alhamdulillah tercapai kesepahaman bersama. Bahwa sesungguhnya BOPD ini, tidak mungkin untuk menutup semua kebutuhan sekolah," katanya.

Sehingga, jelas Gus Ahad, ketika kepala sekolah punya program-program untuk menjadi sekolah juara, pendidikan juara dan lain-lain. Diperbolehkan komite sekolah membackup, dalam hal ini mengadakan rapat dengan orangtua. Mendengarkan rencana kerja dari kepala sekolah, untuk kemudian membuat kebijakan.

"Yang tidak boleh adalah menyamaratakan, mewajibkan, yang miskin maupun yang tidak miskin. Yang tidak mampu untuk membayar dengan angka yang sama," katanya.

"Alhamdulillah, telah sampai pada kesimpulan, dalam satu pekan ini. Dimotori oleh ibu inspektur Jawa Barat. Beliau juga adalah Wakil Ketua Saber Pungli Jawa Barat untuk merangkum semua peraturan-peraturan ini, dan membikin kesimpulan. Yang diharapkan bisa menjadi acuan untuk Jawa Barat. Sehingga kegelisahan-kegelisahan di semua sekolah bisa terhindarkan Dan pihak-pihak yang tidak puas, dalam tanda petik, juga punya referensi. Karena biasanya orangtua merasa gratis. Walaupun dia mampu, ketika ada pungutan. Ada iuran atau apa. Patungan, untuk pembiayaan, sesuatu yang tidak terkait ditalangi oleh BOS atau BOPS ini keberatan, bahkan mengajukan kepala sekolah ke APH. Ini terjadi di banyak kasus di sekolah sekolah di Jawa Barat. Ini ingin kita hindari seperti ini," pungkasnya. (Aris)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler