Diduga Ada Mafia Hukum dalam Kasus Walikota Tanjung Balai dan Eks Penyidik KPK

Kamis, 9 September 2021 21:10 WIB

Share
Diduga ada permainan mafia hukum dalam kasus Walikota Tanjung Balai dan Eks Penyidik KPK. (Foto: Twitter)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -

Dalam perkara suap Walikota Tanjung Balai, M Syahrial, dan eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Robin Pattuju, menunjukkan adanya indikasi permainan mafia hukum di lembaga antirasuah tersebut.

Sebab, dalam kasus tersebut diduga ada keterlibatan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Indikasi itu, terlihat dari konstruksi perkara Syahrial dan Robin Pattuju yang tidak masuk dalam substansi hukumnya.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 9 September 2021. Ia menanggapi masalah itu dengan serius.

Menurut Petrus, kasus Syahrial dan Robin yang menyeret nama Azis Syamsuddin terdapat unsur permufakatan jahat untuk merintangi penyidikan di KPK. Bahkan, menunjukkan Azis memiliki pion pada level penyidik yaitu Robin.

"Tampaknya Azis Syamsuddin menguasai beberapa oknum di KPK. Sehingga, Azis dengan mudah melakukan permufakatan jahat dengan Robin Pattuju dan M Syahrial untuk menghalangi penyidikan beberapa kasus korupsi di KPK," ungkap Petrus.

Petrus melihat, KPK tidak fokus pada unsur permufakatan jahat praktik mafia hukum ini. Sebab, Azis tidak ditindak tegas meskipun dalam konstruksi kasus suap Robin dan putusan Dewas KPK atas Robin menunjukkan praktik mafia peradilan yang harus diamputasi dari lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri cs. ini.

Diyakini Petrus, bahwa Azis Syamsuddin memiliki peran sentral dalam kasus suap penyidik KPK ini. Sebab, Azis memfasilitasi pertemuan Syahrial dengan Robin sehingga terjadi suap pengurusan perkara namun statusnya masih sebatas saksi.

"Patut diduga telah terjadi permufakatan jahat untuk korupsi, suap, merintangi penyidikan kasus di KPK, dalam pertemuan itu. Bahkan, terjadi tindak pidana secara berbarengan (samenloop)," beber Petrus.

Sejatinya Syahrial dan Robin patut dijerat dengan pasal berlapis yaitu permufakatan jahat (Pasal 15 UU Tipikor), memberi/menerima suap (Pasal 5-14 UU Tipikor) dan bertemu pihak yang berperkara (Pasal 36 UU KPK Jo Pasal 55 KUHP).

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler