Menuju Vaksinasi 37 Juta Warga Jabar, Ini yang Dilakukan Pemprov Jabar

Kamis, 9 September 2021 16:36 WIB

Share
Vaksinasi bagi Para Pekerja Sektor Transportasi dan Logistik di Graha Perhubungan Jalan Raya Cinunuk KM 16,5 Kabupaten Bandung, Jumat 13 Agustus 2021, lalu. (Foto: Ist.)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID

Pemprov Jabar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar vaksinasi Covid-19 terhadap pekerja sektor transportasi dan logistik, serta masyarakat umum pada 9-16 September 2021.

Kepala Dishub Jabar Hery Antasari menuturkan, vaksinasi yang digelar dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional pada 17 September tersebut akan dilakukan di 19 kabupaten/kota dan bertujuan untuk mendorong menuju vaksinasi 37 juta warga Jabar pada akhir 2021.

"Rencananya selama dua hari ini kita memvaksin 22.700 orang pekerja sektor transportasi dan logistik, serta masyarakat umum di 19 kabupaten/kota. Ini dilakukan seiring dengan pelonggaran sektor transportasi, tetapi tetap dalam kesiagaan," katanya dalam sambutan pembukaan vaksinasi secara virtual, Rabu, 8 September 2021.

Menurut Hery, vaksinasi Covid-19 sektor perhubungan dan masyarakat umum dapat berlangsung berkat kolaborasi sejumlah pihak, seperti Dishub Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Jabar, dan Pemda Kabupaten/Kota.

"Jadi, ini serentak dilaksanakan di 19 kabupaten/kota, kerja sama antara jajaran Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah," ucapnya.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jabar Dewi Sartika memaparkan, Jabar harus memvaksin sekitar 37,9 juta jiwa untuk mengejar kekebalan komunal atau herd immunity pada akhir 2021.

"Sejauh ini kita sudah bisa mencapai vaksinasi jumlah terbanyak se-Indonesia yaitu 200 ribu lebih per hari. Namun untuk mengejar target herd immunity akhir Desember sebanyak 37 juta lebih, maka kita harus menyuntikan vaksin 400 hingga 500 ribu per hari," katanya.

Dewi juga mengapresiasi jajaran Dinas Perhubungan yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 terhadap pekerja sektor transportasi dan logistik, serta masyarakat umum.

"Vaksinasi harus dibarengi pencatatan administrasi yang jelas dan tepat, untuk laporan ke Pemerintah Pusat. Jika administrasinya jelas dan tepat, maka kita akan mendapat tambahan vaksin sesuai yang kita minta secara cepat pula," ucapnya. (Aris)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler