Bupati Kampar Seharusnya Tolak Izin Perkebunan PT Langgam Harmuni, Jadi Barang Bukti Tindak Pidana

Senin, 13 September 2021 20:23 WIB

Share
Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute, Hendardi. (Foto: Ist.)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID -

PTPN V dan PT Langgam Harmuni diduga mengaburkan barang bukti dan percepatan permohonan izin perkebunan atas 390,5 hektar lahan kebun oleh PT Langgam Harmuni, yang pemiliknya merupakan terlapor dalam kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Hal itu dilakukan dalam rangka melumpuhkan perjuangan 997 petani Koperasi Sawit Makmur (Kopsa M), yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya melalui pelaporan kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Advokasi Keadilan Agraria SETARA Institute, Hendardi, menjelaskan,  ebanyak 622 surat dan 7 Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama para petani Kopsa M, sedang menjadi jaminan di Bank Mandiri Jakarta atas pinjaman pembiayaan kebun sejak 2003. Dengan demikian, semakin mempertegas bahwa lahan sebagaimana dimohonkan oleh PT Langgam Harmuni adalah lahan milik petani.

"Anehnya, saat ini Bupati Kampar dan Dinas Lingkungan Hidup akan mengesahkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagai salah satu syarat penerbitan izin perkebunan. Padahal, sejak 2019 Kopsa M telah berkirim surat yang pada intinya menolak dan keberatan dengan permohonan perizinan kebun ilegal tersebut," ungkap Hendardi dalam rilisnya, Senin, 13 September 2021.

Menurut Hendardi, jika terus melanjutkan proses permohonan izin tersebut, langkah nekat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati Kampar, bukan hanya merupakan bentuk maladministrasi, tetapi juga merupakan tindak pidana. 

"Karena ada upaya menghalang-halangi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung dan ditangani Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri. Kepala Dinas dan Bupati bisa disangka melakukan perbuatan melawan hukum dan menghalang-halangi upaya pencarian keadilan (obstruction of justice)," tandas Hendardi.

Hal yang sama, disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar. Menurutnya, menerbitkan sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah yang secara sah dimiliki petani adalah perbuatan maladministrasi dan dapat disangkakan turut serta dalam suatu tindak pidana.    


Alih-alih membela petani, sejumlah pihak justru bahu membahu menutupi dugaan tindak pidana penyerobotan ratusan hektar lahan petani. Pengajuan izin usaha perkebunan yang baru dilakukan saat ini oleh PT Langgam Harmuni, secara terang-benderang justru menunjukkan bahwa lebih dari 10 tahun perusahaan ini beroperasi tanpa izin dan merugikan negara karena negara kehilangan penerimaan atas pajak.

Seharusnya berbagai pihak membela petani yang hampir 20 tahun kehilangan haknya dan tidak memperoleh penghasilan atas kebun yang merupakan haknya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler