Jaksa Agung Diminta Tegur Kajati Riau, Campuri Urusan Petani dan Koperasi

Senin, 13 September 2021 21:08 WIB

Share
Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute, Hendardi. (Foto: SETARA Institute)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID -

Demi melumpuhkan perjuangan petani, PTPN V diduga menggunakan tangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Riau, untuk menekan berbagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengesahkan koperasi tandingan yang dibentuk para petani.

Demikian dikatakan Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute, Hendardi, menanggapi dibentuknya koperasi melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dinilainya sebagai abal-abal, yang disampaikan melalui rilis yang diterima Poskota Jabar.co.id,

"Tindakan memaksakan kehendak dengan cara melawan hukum adalah bentuk kesewenang-wenangan pejabat dan aparat negara dan merupakan pelanggaran serius," kata Hendardi. 

Menurut Hendarddi, RALB itu merupakan salah satu cara PTPN V melumpuhkan perjuangan 997 petani Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya melalui pelaporan kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dengan menciptakan pengurus koperasi tandingan, yang dibentuk dengan RALB abal-abal dan menggunakan tangan-tangan negara untuk memaksa pengesahan pengurus koperasi abal-abal. 

RALB yang diklaim diselenggarakan pada 4 Juni 2021 sesungguhnya  bertentangan dengan Pasal 24 (3) Undang-Undang (UU) No 12 Tahun 1992 dan Pasal 18 (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 19/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Kemudian, RALB dilaksanakan secara ilegal tanpa ada rekomendasi/persetujuan dari Dinas Koperasi Kampar selaku Pembina Koperasi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 19 Tahun 2015. 

Selain itu, melibatkan orang di luar anggota Koperasi, ‘melibatkan’ anggota yang sudah meninggal dengan memalsukan tanda tangan; tidak mencapai kuorum karena hanya segelintir peserta yang juga sebagian besar fiktif;  mencatut tanda tangan anggota, dan mengangkat Nusirwan sebagai Sekretaris Koperasi tanpa Ketua, yang sebenarnya merupakan karyawan PTPN V.

Sejatinya, landasan hukum ihwal JPN dan kewenangannya, jelas Hendardi, tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, UU BUMN menegaskan JPN tidak bisa mewakili BUMN karena BUMN adalah badan hukum privat.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler