Pembangunan Stadion Sangkuriang Cimahi Mundur Proses Lelangnya, Inilah Nilai Proyeknya

Selasa, 14 September 2021 20:50 WIB

Share
Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi H Enang Sahri Lukmansyah. (foto:Bagdja)

CIMAHI, POSKOTAJABAR.CO.ID.
Proyek  pembangunan Stadion Sangkuriang yang  mundur satu bulan untuk dilakukan pelelangan sebesar Rp 273 Miliar, merupakan kehati-hatian pihak DPRD Komisi III dan pihak Pemerintah Kota Cimahi.

Itu dibuktikan dari pihak komisi III yang terdiri dari Ketua Yus Rusnaya, anggota H Enang Sahri Lukmansyah, H Asep Rukmansyah, H Nabsun, Aida Cakrawati, memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Budi Rahardja, Kepala ULP yang dirubah menjadi PPJ Iyun, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) drg Chanifah Listyarini, dan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Made Wardhana diruang Komisi III, DPRD Kota Cimahi.

Komisi III dan Disbudparpora membahas terkait pembangunan Stadion Sangkuriang yang terhambat dalam pelelangannya.

Itupun diakui oleh Enang, saat usai acara pertemuan tersebut, pihaknya menjelaskan, dalam Pembangunan Stadion Sangkuriang itu, dari pihak Legislatif dan eksekutif ada sedikit kekhawatiran dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

"Komisi III agak sedikit was-was terkait proyek Sangkuriang yang tidak terlaksana, maka dari itu kami mengundang dinas-dinas terkait seperti Disbudparpora, dinas Unit Pelayanan Lelang (ULP) yang sekarang jadi PPJ, Dinas Asset, dan Dinas PUPR, untuk disinkronkan," jelas Enang, Selasa (14/09/2021).

Karena kata Enang, pihak komisi III dan dinas terkait telah membahas bagaimana agar dalam proses pelelangan tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Lelang Sangkuriang dibulan ini harus segera tayang, jadi bulan September, harus sudah ada pemenangnya,"katanya.

Yang dikhawatirkan oleh Enang kalau proyek lelang tersebut mengalami kegagalan, dikarenakan waktunya sangat mepet dan sulit, 

"Kalau didalam satu tahun anggaran, cara penanggulangannya kitapun ada dua opsi, opsi pertama tahun anggaran, tapi kelihatannya proses lelangnya agak lambat dan beresiko karena tidak mungkin dapat terselesaikan, maka yang kita ambil tahun jamak atau multi years," saran Enang.

Tapi lanjut Enang, dengan multi years pun harus ada kepastian dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler