Ajay M Priatna Resmi Naik Banding, Ini Penjelasan Penasehat Hukumnya

Rabu, 15 September 2021 17:23 WIB

Share
Tim kuasa hukum Ajay M Priatna telah mempersiapkan berkas-berkas Naik Banding diserahkan ke PN Tipikor Bandung, Rabu (15/09/2021). (foto:Bagdja)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID.

Kuasa hukum terdakwa Ajay M Priatna Walikota Cimahi (non aktif),  Fadly Nasution dan kawan-kawan, telah resmi mengajukan banding dan menyerahkan berkas perkara banding ke Pengadilan Negeri Bandung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu (15/9/2021).

Pengajuan banding tersebut, menyusul Karena tidak puas atas putusan Majelis Hakim Ketua Sulistiono, SH, MH, anggota Deni, SH, MH dan Lindawati, SH, MH yang memvonis walikota  Cimahi (Non aktif )Ajay M Priatna 2 Tahun Penjara, mengembalikan uang kekas negara Rp 1,4 Miliar dan denda Rp 100 Juta. 

Ajay divonis  Majelis Hakim terkait perkara suap dan Gratifikasi> putusan vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuntutan hukuman 7 tahun penjara dan mengembalikan uang ke kas negara sebesar  Rp 7,9 Miliar dan denda Rp 300 juta, pada sidang amar putusan yang digelar di Pengadilan Negeri  Tipikor Bandung, Rabu (25/8/2021)

"Hari ini kami selaku penasehat hukum Ajay M Priatna mengajukan banding yang  sebelumnya Ajay merupakan terdakwa  sekarang merupakan pembanding terkait putusan vonis 2 tahun dari Majelis Hakim PN Tipikor Bandung," ujar Fadly.

Karena alasan Fadly,  pihaknya melakukan naik banding dengan alasan, putusan majelis tidak sesuai dengan nota pembelaannya dalam persidangan. 

"Majelis Hakim memutus dan menerapkan  dengan pasal 11 UUD Tipikor, sementara nota pembelaan kami pada saat persidangan adalah memohon kepada majelis untuk membebaskan Ajay, karena memang sudah jelas dan berdasarkan konstruksi perkara tidak ada unsur suap dalam perkara ini," bebernya. 

"Dan memang benar Ajay sendiri sudah menerima uang, tetapi uang yang diterimanya merupakan uang fee koordianasi bukan uang suap yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan jabatan maupun kekuasaanya sebagai walikota Cimahi," jelasnya. 

Yang disesalkan oleh Fadly, kliennya dikait-kaitkan dengan masalah perizinan di Kota Cimahi.

"Perizinan itu merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan bukan kewenangan Ajay selaku Walikota Cimahi.,"jelasnya.

Halaman
1 2 3
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler