Cegah Kebakaran! Kanwil Kemenkumham Jabar Lakukan Langkah Ini

Rabu, 15 September 2021 12:40 WIB

Share
Kakanwil Kemenhukham Jabar Sudjonggo. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) Jawa Barat (Jabar) melakukan beberapa langkah antisipasi agar kasus kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang tidak terulang. (foto:Ist)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) Jawa Barat (Jabar) melakukan beberapa langkah antisipasi agar kasus kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang tidak terulang.

Kanwil Kemenhukham Jabar memiliki, 33 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebanyak 22.844 orang, dengan jumlah petugas sebanyak 3.026 orang.

Kakanwil Kemenhukham Jabar, Sudjonggo menjelaskan lapas dan rutan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan deteksi dini, pencegahan, penindakan dan pemulihanterhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban.

"Kebakaran yang melanda lapas kelas 1 Tangerang, yang menewaskan 46 WBP, tentu menjadi pelajaran bagi Lapas dan Rutan di Indonesia," katanya lewat rilis yang diterima redaksi, Rabu , 15 September 2021.

Djonggo --sapaan untuk Sudjonggo, mengakui over kapasitas menjadi salah satu faktor yang berdampak pada pemenuhan hak warga binaan, bisa sama mempengaruhi ketahanan pngamanan di Lapas maupun rutan di Jabar.

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang juga bisa berdampak pada kejadian bencana kebakaran, seperti instalasi listrik yang kurang rapih, peralatan alat pemadam api ringan (Apar) yang kurang, kesadaran petugas, napi yang ceroboh, gedung lapas dan rutan yang bangunannya sudah rapuh--akibat usia dan kurangnya perawatan.

Agar musibah kebakaran, dijauhkan dari lapas atau rutan, Kanwil Kemenkumham Jabar melakukan lengkah-langkah sesuai arahan pimpinan, sebelum kejadian dan setelah kejadian.

Salah satu contohnya, kata Djonggo, pimpinan selalu menyampaikan bahwa deteksi dini bencana kebakaran. 

"Dengan segera saya memerintahkan pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang ada. Untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Bapak Menteri melalui Pak Sekjen dan Pak Dirjenpas," katanya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler