Lembaga Survei Usul Periode Jabatan DPR/DPRD Dibatasi

Sabtu, 18 September 2021 12:16 WIB

Share
Konsultan dan surveyor, Karyudi Sutajah Putra (KSP), mengusulkan ada pembatasan masa jabatan anggota DPR dan DPRD. (Foto: Ist.)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID -

Analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Karyudi Sutajah Putra, mengusulkan, agar periode jabatan anggota DPR RI/DPRD dibatasi hanya 2 atau 3 periode saja. "Kalau periode jabatan eksekutif dibatasi, mengapa legislatif tidak?" ujar KSP, panggilan akrabnya, di Jakarta, Sabtu, 16 September 2021.

Eksekutif, kata KSP, baik presiden, gubernur maupun bupati/walikota, periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode. "Bahkan, jabatan kepala desa pun dibatasi sampai tiga periode saja," tegas KSP.

Ia menambahkan, periode jabatan presiden/wakil presiden daitur dalam Pasal 7 UUD 1945, gubernur/bupati/walikota diatur dalam Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta kepala desa diatur dalam Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Usulannya itu, lanjut KSP, di satu sisi berangkat dari adagium Lord Acton (1834-1902), "The power tends corrupt, absolute power corrupt absolutly" (kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut cenderung absolut pula korupsinya).

Di sisi lain, kata KSP, dilandasi fakta empirik bahwa kinerja anggota DPR tidak sebanding dengan pendapatannya. “Pendapatan setinggi langit, pencapaian setinggi bukit,” tukasnya, memberikan istilah.

Ia lalu merujuk contoh testimoni anggota DPR dari PDIP Krisdayanti, terkait penghasilannya sebagai wakil rakyat yang jika diakumulasi dari gaji, tunjangan, uang reses, hingga fasilitas ini-itu mencapai sekitar Rp 350 juta per bulan per anggota.

“Uang reses memang hak konstituen, tapi siapa yang bisa menjamin tidak masuk kantong pribadi?” tanya KSP yang juga seorang penulis.

"Itu saja masih banyak anggota DPR dan DPRD yang korupsi," sambung KSP sambil merujuk data sejak 2004 hingga kini sudah lebih dari 100 anggota DPR RI dan 3.650 anggota DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang masuk penjara karena korupsi.

Kinerja legislatif dalam tugas pokok dan fungsinya, yakni pengawasan, budgeting  (menyusun anggaran) dan legislasi (membuat undang-undang), menurut KSP, selalu jeblok dari tahun ke tahun.

Halaman
1 2 3
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler