Nah Lhoo ! 11 PKL Kota Cimahi  dan 1 Orang tak Miliki IMB Terjaring Tipiring, Ini Sanksinya

Senin, 20 September 2021 19:54 WIB

Share
Para pelanggar Perda K3 Kota Cimahi saat didata oleh pemeriksa dari Satpol-PP dan Damkar Kota Cimahi, Senin (20/09/2021). (foto:Bagdja)

CIMAHI, POSKOTAJABAR.CO.ID.
Sebanyak 11 Pedagang Kaki Lima (PKL) dan 1 orang pemilik toko yang  belum mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terjaring Satpol-PP dan Damkar Kota Cimahi saat melakukan penertiban.

Sejumlah PKL yang melanggar aturan, akhirnya menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pendopo DPRD Kota Cimahi, Jln.Dra Hj. Djulaeha Karmita No.5, Kota Cimahi, Senin (20/9/2021).

Dalam Sidang Tipiring tersebut dipimpin langsung oleh Hakim Nurhayati Nasution.SH. menetapkan sanksi terhadap para PKL yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 16 tahun 2010 Kota Cimahi tentang K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keamanan). 

Sidang Tipiring tersebut sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi Ari Sulton Abdullah. SH, dan Leni Desi Parliani, Kabid Penegakan Perda Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Syamsul Maarif.

Seperti yang dituturkan oleh Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol-PP dan Damkar Kota Cimahi, Muhammad Faisal, S.Si, M.A.P. sebelumnya mereka sudah diperingatkan, namun tetap saja melanggar. Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3). 

"Di sidang Tipiring ini, kita menjaring 11 PKL yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi tentang pedagang-pedagang Kaki Lima yang berdagang ditempat-tempat yang dilarang dan 1 pelanggar yang kita bawa ke sidang Tipiring terkait dengan dugaan belum adanya izin mendirikan bangunan," papar Faisal.

Sedangkan untuk besaran denda yang harus dibayarkan para PKL rata-rata Rp.50 - 100 ribu, sedangkan untuk yang tidak  memiliki IMB, oleh Hakim di denda sebesar satu juta rupiah.

Di samping itu, kata Faisal, bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha diharapkan untuk melakukan proses perizinan yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada.

"Supaya masyarakat tidak melanggar aturan Perda/Perwal Kota Cimahi," tegas Faisal.

Sedangkan menurut JPU dari Kejaksaan Negeri Kejari Cimahi ,Ari Sulton Abdullah. SH, Perda Kota Cimahi itu bukan hanya semata-mata diatas kertas tapi ada pelaksanaannya dan itu memang harus di taati oleh masyarakat Cimahi khususnya para PKL agar tidak melanggar karena sudah ada aturanya, bahwa apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler