Lapas dan Rutan Didorong Terapkan Teknologi Informasi, Inilah Gunanya

Rabu, 22 September 2021 05:55 WIB

Share
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar) Sudjonggo saat tinjau lapas Bekasi, beberapa waktu lalu. (foto:ist)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Jawa Barat Didorong untuk segera menerapan teknologi informasi (TI) agar bisa mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) Jawa Barat (Jabar), Sudjonggo mengatakan, di era yang serba Digital 4.0, inovasi dalam hal teknologi informasi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, aparat penegak hukum (APH) berkepentingan untuk menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk bersinergi, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan APH lainnya. Sehingga, hasil yang didapat bisa berjalan dengan cepat sesuai dengan keinginan bersama, dimana masyarakat dapat segera memperoleh kepastian hukum. 

"Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan bimbingan teknis tenaga pendukung implementasi SPPT TI, bagi UPT Pilot Project," katanya.

SPPT-TI sendiri, jelas Sudjonggo, adalah sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara 4 lembaga penegak hukum (Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Ditjen PAS Kemenkumham RI). Sistem ini dibentuk dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan.

"Maka dipandang perlu mengembangkan inovasi berupa, SPPT TI, keterpaduan sistem yang didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan efektif dan efisien," terangnya dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa 21 September 2021.

Selain itu, dengan keterpaduan sistem yang didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan benar dan adil, sehingga dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yang berkualitas dan tercapainya tujuan pembangunan nasional. 


Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama, Dodot Adikoeswanto mengatakan lakukan penginputan data yang benar sesuai dengan sistem database pemasyarakatan (SDP).

"Kita harus berbangga karena dari 4 Aparat Penegak Hukum (APH) yang menggunakan program SPPT TI , baru Kementerian Hukum dan HAM yang telah menerapkan program SPPT TI.  Ini dibuktikan dengan telah diberikannya penghargaan secara langsung yang diberikan Menkopolhukam kepada Menkumham R.I," katanya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler