Gubernur Jabar Tingkatkan BTT dalam RAPBD-P 2021, Ini Riciannya

Jumat, 24 September 2021 05:42 WIB

Share
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis 23 September 2021.(foto:Aris)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan program pendidikan dan kesehatan akan terus didorong dalam rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2021 yang saat inI sedang dibahas dengan DPRD. Yang ditingkatkan Biaya Tidak Terduga (BTT) dan yang dikurangi perjalanan dinas, makan dan minum (mamin). 

Dalam nota keuangan RAPBD-P, Pemprov Jabar menyampaikan ada revisi pada pendapatan daerah dari semula Rp41,1 triliun menjadi Rp36,09 triliun. Adapun rinciannya adalah pendapatan asli daerah semula Rp25,06 triliun menjadi Rp19,55 Triliun. 

Sementara pendapatan transfer, semula Rp16,38 triliun naik menjadi Rp16,49 triliun. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah dari Rp23,37 miliar menjadi Rp40,88 miliar. 

"Proses secepatnya terkait perubahan anggaran 2021. Karena banyak asumsi, pendapatan kami berkurang, sehingga APBD kita mengalami koreksi hampir lebih dari Rp5 triliun," katanya di DPRD Jabar, Kamis, 23 September 2021.

Dari sisi belanja, Pemprov Jabar memangkas belanja yang tidak perlu. Oleh karena itu, belanja pada tahun anggaran 2021 diubah dari semula Rp44,61 triliun menjadi Rp39,9 triliun.

Belanja-belanja yang dipangkas seperti belanja operasional, di mana di dalamnya  meliputi belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman, paket rapat, belanja alat/bahan kegiatan kantor, belanja sewa, dan lain-lain, efisiensi belanja insentif pemungutan pajak daerah, serta rasionalisasi belanja hibah. 

Kemudian belanja modal juga dipotong. Adapun belanja ini berasal dari efisiensi paket pekerjaan yang bisa ditunda untuk tahun berikutnya, dan atau diperkirakan sampai dengan akhir tahun tidak selesai dilaksanakan, serta belanja modal pendukung kegiatan. 

Belanja transfer juga ikut dikurangi yang meliputi penyesuaian belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebagai dampak penurunan target pendapatan pajak daerah, dan juga efisiensi belanja bantuan keuangan. 

Sedangkan Belanja Tidak Terduga (BTT) ditingkatkan. Peningkatan ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 dan dampaknya, pelaksanaan PPKM, antisipasi bencana banjir dan kekeringan, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan, serta kebutuhan darurat dan mendesak lainnya. 

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler