DPR RI Minta Jabar Cepat Merespon Kabar Klaster COVID-19 saat PTM Terbatas

Sabtu, 25 September 2021 13:45 WIB

Share
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani (Aris)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID -
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah daerah merespon dan bertindak cepat terkait kabar adanya klaster COVID-19 di sekolah selama pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Netty menjelaskan, berdasarkan laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek) hingga 23 September 2021 pukul 16.00 WIB, terdapat sebanyak 1.152 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan 2.478 peserta didik yang positif COVID-19. Rinciannya 4,6 persen tingkat SLTA, 1,8 persen tingkat PAUD, dan 2 Persen tingkat SD.

"Ini harus direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah, termasuk satgas dalam konteks melakukan testing dan tracking," ujar Netty, saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI ke Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, 24 September 2021.

Untuk mencegah terjadinya Klaster COVID-19, Netty menyarankan, Protokol Kesehatan (Prokes) harus dilakukan selama PTM terbatas. Selain itu, percepatan vaksinasi COVID-19 pada anak usia sekolah juga perlu dimasifkan kembali oleh pemerintah daerah.

"Tentu yang harus dilakukan sasaran vakisinasi pada anak sekolah usia 12-17 tahun," ucapnya.

Sementara itu, Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, Satgas COVID-19 Jabar belum mendapatkan laporan terkait dengan kasus klaster COVID-19 selama PTM terbatas.

Akan tetapi, Sekda menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti adanya kasus tersebut. Hal itu, guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah.

"Salah satunya kita sesegera mungkin akan melakukan vaksinasi di usai 12 tahun. Kalau guru-guru sudah, karena menjadi prioritas. Tetapi, anak-anak atau siswa-siswnya saya setuju ini juga perlu diperhatikan," tandasnya.

Sekda menambahkan, vakisinasi COVID-19 di Jawa Barat ditargetkan selesai pada akhirnya tahun 2021 dengan jumlah sasaran 37 juta jiwa. Menurutnya, hingga saat baru sekitar 12 juta jiwa sudah menerima vaksinasi.

"Hitungan kami, di Jabar distribusi vaksinasi dan kecepatan vaksinasi juga harus ditingkatkan dari 300 ribu per hari kita akan tingkatkan 400 ribu per hari," tutupnya.

Tri Mahiswari, salah satu Komite Sekolah Negeri di Kota Bandung, mengatakan, isu masalah klaster COVID-19 selama PTM ini harus dicari kejelasannya dulu, jangan asal dihembuskan saja.

"Masalah ini harus dibuktikan dengan data yang akurat. Jadi harus disebutkan, sekolah mana yang terdampak klaster COVID-19 itu. Jangan sampai meresahkan para orangtua siswa," ujarnya.

Tri berkata demikian, karena dia juga orangtua murid. Jadi, tahu bagaimana resahnya orang tua, bila isu yang dihembuskan ini belum ada kejelasannya. "Jangan hanya katanya-katanya," katanya.

Sepengamatan Tri sebagai komite sekolah, persyaratan yang diminta oleh Satgas saat mengizinkan PTM Terbatas, itu sudah sangat ketat.

"Dan kami para komite juga sudah ikut aktif, memenuhi ketentuan PTM Terbatas itu," jelasnya.

Untuk itu, Tri meminta agar soal PTM Terbatas, jangan diplintir ke arah politik. Peserta didik itu, seharusnya diayomi jangan ditakut-takuti. Mereka itu generasi penerus bangsa.

"Kami para orangtua nggak ngerti politik. Yang kami mau, masa anak-anak nggak boleh pergi ke sekolah. Padahal, mal udah buka, kepadatan lalulintas di jalan sudah terasa,"  pungkasanya. (Aris)

 

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler