Waduh ! Uang Pengganti Konsumen PNC Cibeureum Sudah 10 Tahun tidak Ada Kejelasan

Kamis, 30 September 2021 08:48 WIB

Share
Ketua Komisi II DPRD Kota Cimahi Edi Kanedi pihaknya akan memanggil kembali para terkait tanggal 6 Oktober 2021. (foto:Bagdja)

CIMAHI, POSKOTAJABAR.CO.ID.

Wakil Ketua  Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Jawa Barat (Appetra) Agus Juandi Fadillah, menyatakan, ia merasa kecewa masalah penyelesaian uang pengganti konsumen Pusat Niaga Cimahi (PNC) sudah sepuluh tahun  tidak ada kejelasannya.

"Padahal penggantian uang tersebut oleh para pedagang sangat dinantikan sekali," ujar Agus Juandi Fadillah usai memenuhi panggilan Komisi II DPRD Kota Cimahi, Rabu (29/9/2021).     

Yang lebih disesalkan oleh Agus, saat dilakukan duduk bersama dengan  pihak Komisi II DPRR Kota Cimah, ikedua pejabat birokrat Cimahi  idak dapat hadir dan diwakilkan oleh Kepala Bagian Bina Ekonomi Mulyati.

“Secara tegas kami sangat kecewa dengan dengan tidak hadirnya Plt walikot Cimahi Bapak Ngatiyana ataupun minimal Sekda untuk penyelesaian pengembalian uang kios di PNC yang sudah dikeluarkan para pedagang,” ucap Agus.

Aguspun menjelaskan kembali, saat pertemuan antara perwakilan konsumen kios (pedagang) dengan Komisi II DPRD Kota Cimahi dan Kabag Bina Ekonomi Sekda Kota Cimahi, DPRD telah  berjanji untuk memproteksi agar uang para konsumen yang sudah dibayarkan kepada pengembang untuk membeli kios bisa dikembalikan secara utuh.

"Jadi setelah digelarnya pertemuan tersebut dari pihak dewan akan berusaha bagaimana caranya uang konsumen bisa dikembalikan secara utuh,” kata Agus.

Sementara itu, Direktur Perusahaan  Daerah (Perusda) Jatimandiri, Maktal Nugraha yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyataakan  tidak merasa menerima uang satu rupiahpun, dari para pembeli kios.

Tapi kata Maktal, secara moral pihaknya akan dan harus memperjuangkan hak-hak para konsumen, karena Perusda telah merekomendasi pelaksanaan untuk Pembangunan PNC di daerah Cibeureum Cimahi.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut kata Maktal, semua ada pada manajemen, "Tetapi Pemerintah Daerah tidak dengan care manajemen Perusda sampai saat ini,” ucap Maktal.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler