KSP Pertanyakan Langkah Ahmad Yani Bentuk Tim Pembela Akidah Kasus Napoleon Bonaparte

Jumat, 8 Oktober 2021 21:50 WIB

Share
Karyudi Sutajah Putra, wartawan dan pegiat media. (Foto: Ist.)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID-

Pegiat media Karyudi Sutajah Putra (KSP) mempertanyakan langkah Ahmad Yani, yang mengklaim sebagai kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte, tersangka penganiayaan M Kace, membentuk Tim Pembela Aqidah Islam (TPAI).

Dari nama tim dan pernyataan-pernyataannya, KSP mensinyalir Yani akan menggiring kasus Napoleon yang pidana murni ke pidana bernuansa agama (Islam). “Tak perlu bawa-bawa akidah atau idiom-idiom agama dalam kasus pidana murni,” ujar KSP di Jakarta, Jumat, 8 Oktober 2021.

Kasus dugaan penganiyaan M Kace oleh Napoleon di Rutan Bareskrim Polri yang berujung penetapan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu sebagai tersangka, kata KSP, adalah pidana murni, bukan tindak pidana yang bernuansa agama.

Bahwa pengakuan Napoleon soal motifnya menganiaya M Kace, tersangka penistaan agama (Islam), untuk membela akidah agamanya, kata KSP, itu bisa-bisanya Napoleon saja supaya dapat simpati publik. “Itu akal-akalan Napoleon saja,” jelasnya.

Ia lalu merujuk contoh dugaan ancaman Napoleon yang hendak membunuh Tommy Sumardi, tersangka kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, yang kini sedang didalami Bareskrim Polri. "Motifnya memang dugaan superioritas, bukan agama," cetus KSP.

Andai pun Napoleon hendak membela akidah agamanya, kata KSP, itu pun tidak bisa dilakukan dengan main hakim sendiri. Apalagi Kace sudah ditahan. “Napoleon memang polisi. Tapi dia tak bisa main hakim sendiri, seandainya apa yang ia lakukan terhadap Kace itu untuk membela akidah agamanya,” paparnya.

Kalau setiap orang boleh main hakim sendiri untuk membela akidah agamanya, tegas KSP, betapa Indonesia sebagai negara hukum ini akan kacau-balau. “Kalau ada yang diduga melanggar hukum atau menistakan agama, serahkan kepada aparat penegak hukum, jangan main hakim sendiri,” tegasnya.

Sebagai pengacara, kata KSP, mestinya Yani bertindak proporsional dan profesional, apalagi ia mantan anggota DPR RI, sehingga semestinya bisa bertindak sebagai negarawan, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, bukan justru menyeret-nyeret kasus pidana murni ke kasus bernuansa agama. “Kalau sudah menyangkut agama, akan sensitif. Kalau bisa meredam masalah, bukan malah membesar-besarkan masalah,” terangnya.

Ulamaisasi Kriminal

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler