Nah Lho ! Rumah Makan di Cimahi Wajib Bayar Pajak, Ini Ketentuannya

Senin, 11 Oktober 2021 19:06 WIB

Share
Plt Walikota Cimahi Ngatiyana didampingi Kaban Bappenda Kota Cimahi Achmad Saefullah . (foto: Bagdja)

CIMAHI, POSKOTAJABAR.CO.ID.

Plt Walikota Cimahi Ngatiyana beserta jajaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, dengan Kepala Badan (Kaban) Achmad Saefullah, dan Kepala Bagian (Kabid) Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan Bappenda Kota Cimahi Emir Faisal  lakukan sosialisasi soal pajak di rumah makan Pinus Jalan Pesantren No.160, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimah, Senin (11/10/2021).

"Pada hari ini kita menyerahkan argumen pajak terhadap restoran Pinus di jalan pesantren, ini adalah terobosan-terobasan bagi kita, salah satunya untuk menambah PAD  Kota CImahi," ujar  Plt Walikota Cimahi, Ngatiyana.

Bahkan, tandas  Ngatiyana, pihaknya akan selektif lagi dan mencari lagi resto-resto yang masih belum terkoordinir 

"Kita masih mencari resto-resto yang belum terkoordinir belum masuk kepada kita agar untuk menambah PAD Kota CImahi, dan Alhamdulillah tadi dari pihak resto Pinus sudah sepakat akan membayar sebagai wajib pajak," imbuh Ngatiyana.

Hal yang sama diungkapkan pula oleh Kepala Bagian (Kaban) Achmad Saefullah yang diwakili oleh Kepala Bagian (Kabid) Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan Bappenda Kota Cimahi Emir Faisal,.Menurut Emir bahwa resto-resto yang wajib bayar pajak ditarik oleh pihak Bappenda penghasilannya sebesar Rp 10 Juta/bulan keatas.

"Pajak Rumah Makan itu sifatnya asesment dan sesuai dengan Undang-undang, pemilik rumah makan itu sendiri yang melaporkan omzetnya dan membayar," jelas Emir.

Ditambahkan oleh Emir kembali bahwa pendapatan dari pajak restoran sampai bulan ini sudah 80 persen yang membayar.

"Rumah makan yang menjadi wajib pajak d ikota Cimahi ada 145 rumah makan, karena tidak semua orang yang bidang usahanya kuliner tidak wajib pajak, karena kita punya persyaratan-persyaratan, batasan omzet, batasan tempat, omzetnya yang wajib pajak Rp 10 juta keatas, sedangkan bagi omzet yang Rp 10 Juta kebawah tidak wajib pajak," terangnya.

Bahkan Emir dan anggotanya terus melakukan peninjauan ke resto-resto se Kota Cimahi yang dimungkinkan ada lagi resto yang wajib pajak untuk menambah PAD Kota CImahi untuk mencapai target yang diharapkan. (Bagdja)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler