Kasus Lahan Sawit di Riau, Imparsial: Hentikan Kriminalisasi Petani KOPSA-M Kampar!

Selasa, 12 Oktober 2021 20:28 WIB

Share
Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta pihak Polri untuk meenghentikan kriminalisasi terhadap petani sawit Kampar, Riau. (Foto: Ist.)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID - 

Pada pertengahan September 2021, Anthony Hamzah, ketua organisasi petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Sawit-Makmur (KOPSA M) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kampar, Riau. Penetepan tersangka ini, terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh orang lain mengatasnamakan KOPSA-M. Selain itu, Anthony Hamzah juga dikriminalisasi karena koperasi yang dipimpinnya menjual sawit milik koperasinya sendiri.

Kriminalisasi ini bukanlah yang pertama kali dialami oleh petani-petani yang tergabung dalam KOPSA-M. Sebelumnya, ada 2 petani yang mengalami rekayasa kasus serupa dengan Anthony Hamzah.

Upaya kriminalisasi ini diduga kuat berkait dengan laporan petani-petani KOPSA-M di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait tindak pidana penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta PT Langgam Harmoni.

Menurut Imparsial, sengketa tanah bermula pada 2001 di mana para petani KOPSA-M melakukan kerja sama Kemitraan Inti Plasma, yakni kerja sama pengelolaan tanah untuk dijadikan perkebunan sawit dengan PTPN V seluas 4000 hekare.

“Di kemudian hari, ternyata usaha perkebunan ini gagal dan merugi. Ironisnya, utang sebesar Rp 140 milyar yang timbul akibat kerja sama itu kini ditagihkan kepada para petani KOPSA-M,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam rilisnya, Selasa, 12 Oktober 2021.

Tidak hanya itu, kata Gufron, di tengah penguasaan lahan oleh manajemen PTPN V, tahun 2007 diduga oknum pejabat PTPN V secara tidak sah dan melawan hukum menjual tanah milik petani-petani KOPSA-M yang dikelolanya seluas 400 ha kepada PT Langgam Harmoni.

“Kami memandang adanya dugaan perampasan tanah oleh BUMN dan swasta serta adanya kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan tanah, tidak hanya salah secara hukum, tetapi juga mencoreng wajah pemerintahan Presiden Jokowi,” jelas Gufron.

Sebelumnya, lanjut Gufron, pada 22 September 2021, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Polri agar tidak ragu memberantas mafia tanah. Menurut Gufron, bentuk kriminalisasi terhadap petani KOPSA-M tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga sejatinya melawan instrukti Presiden Jokowi yang menyatakan,

‘Jangan sampai ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Oleh karena itu, penting bagi jajaran Polri memeriksa seluruh aparat Polri yang terlibat dalam kriminalisasi petani KOPSA-M,” pinta Gufron.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler