Persyaratan Pembuatan SBU Beratkan Pengusaha Cimahi, Inilah Alasannya

Selasa, 12 Oktober 2021 18:43 WIB

Share
Ketua Gapensi Kota Cimahi, H Saepudin merasa keberatan dengan adanya persyaratan baru cara buat SBU. (foto:Bagdja)

CIMAHI, POSKOTAJABAR.CO.ID.
Dengan adanya peraturan baru dari Pemerintah Pusat, bagi pengusaha yang akan membuat Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari organisasi Jasa Kontruksi salah satu poin persyaratan yang memberatkan bagi pengusaha adalah pengusaha harus memiliki alat-alat proyek yang dimiliki, dan tidak dapat sewa alat.

Hal ini yang memberatkan bagi pengusaha-pengusaha Kontruksi, hal itu dijelaskan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi (Gapensi) Kota Cimahi, H Saepudin yang akrab dipanggil H. Didin, usai acara Silaturahmi Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Jawa Barat, Gapensi Cimahi dan Gapensi Kabupaten Bandung Barat (KBB) di SIWI Resto Bumi Arena Cimahi, Selasa (12/10/2021).

Menurut Didin,  kesuluruhan anggota Gapensi Kota Cimahi, yang awalnya ada 50 perusahaan yang bergabung dengan Gapensi, sekarang dengan adanya peraturan baru tersebut dari pemerintah pusat, mungkin  hanya tinggal  20 persen saja yang akan melaksanakannya.

:"Itupun masih tanda tanya selain persyaratan yang lebih rumit, kalau mengacu kepada peraturan baru sekarang,"katanya.

Itupun kata Didin kembali, berdasarkan usulan dari anggota-anggotanya,

"Kalau itu peraturan bisa diubah dan kayaknya tidak mungkin, karena sudah menjadi peraturan pemerintah pusat, sekarang kita tinggal menyikapi kinerja dengan pemerintah Kota Cimahi," jelasnya.

Jadi, menurut Didin dengan adanya peraturan pembuatan SBU yang memberatkan bagi pengusaha tersebut, pihaknya akan berusaha berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Cimahi bagaimana caranya dana APBD Kota Cimahi dalam bidang kontruksi dapat terserap.

"Karena hal tidak mungkin kalau pengusaha tidak mengajukan SBU, Pemkot Cimahi mau kemana? Karena tetap Pembangunan Kota Cimahi harus tetap melibatkan pihak ketiga, kalau pengusaha Cimahi tidak mampu untuk mengurus SBU, kemungkinan bagi Pemkot itu sendiri akan kewalahan dikarenakan perusahaannya tidak masuk kualifikasi akibat tidak adanya SBU tersebut," ujar Didin Kembali.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Badan Pengawas Gapensi Jawa Barat Susilo Wibowo, S.Ip, 

"Niat dari pemerintah harus dipandang sebagai niat baik, yang dilakukan berbagai perubahan menuju perbaikan kemasa depan," ucapnya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler