Ujian Lanjutan Visi Presisi Polri, Stop Kriminalisasi Petani Kopsa-M

Rabu, 13 Oktober 2021 20:53 WIB

Share
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos. (Foto: Ist.)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID -  

Dalam dua minggu terakhir, publik dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa dalam tubuh kepolisian yang menggambarkan bahwa visi presisi yang menjadi corak kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum sepenuhnya dipedomani oleh jajaran kepolisian, khususnya di tingkat Polres dan Polsek.

“Peristiwa yang terkait Brigjen Junior Tumilaar, #PercumaLaporPolisi dan pedagang perempuan dipukul preman dan menjadi tersangka di Deli Serdang, pembiaran mafia tambang di Sulawesi Utara yang menewaskan warga, telah menggenapi berbagai peristiwa sebelumnya, utamanya terkait praktik kriminalisasi,” ujar Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, dalam rilisnya, Rabu 13 Oktober 2021.

Menurut Choky, panggilan akrab Bonar Tigor, visi presisi adalah gambaran dari tekad Polri untuk melakukan predictive policing yang responsible, transparan, dan berkeadilan. Visi ini salah satunya diturunkan dalam bentuk pengutamaan restorative justice dalam penanganan perkara pidana tertentu.

"Kecuali terkait mafia tambang PT BDL, pada tiga peristiwa lainnya, Mabes Polri telah sigap mengambil langkah konstruktif dengan memberikan perhatian serius dan mengambil alih penanganannya,” jelas dia.

Visi Presisi Polri, kata Choky, kembali mengalami ujian dalam kasus kriminalisasi Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) dan 2 orang petani sawit di Polres Kampar, Riau, yang sedang memperjuangkan hak-hak 997 petani atas tanah yang diduga dirampas oleh perusahaan swasta. Juga melepas jerat atas utang Rp 150 milyar, akibat kredit pembukaan kebun yang dikelola oknum PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V secara tidak akuntabel di masa lalu.

“Diduga ada kriminalisasi petani di Polres Kampar, tetapi abai dan menutup mata atas perusahaan swasta yang beroperasi tanpa izin. PT Langgam Harmuni yang diduga merampas 390 hektare tanah petani berlokasi di pinggir kota dan bisa ditempuh lebih kurang 30 menit dari Mapolda Riau. Tetapi, jajaran Polda Riau dan Polres Kampar membiarkan perusahaan ini beroperasi selama lebih dari 15 tahun tanpa izin usaha perkebunan," paparnya.

"Ini juga jelas menghilangkan potensi pajak dan pendapatan negara. Perusahaan perkebunan tanpa izin tersebut juga merupakan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 (1) dan Pasal 105 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang seharusnya bisa ditindak tanpa aduan,” tambahnya.

PT Langgam Harmuni, lanjut Choky, bahkan baru mengurus izin lingkungan pada September 2021 dan juga ditunda pengesahannya karena penolakan masyarakat karena status lahan kebun yang tidak clear. Tidak adanya izin usaha perkebunan disebabkan patut diduga keras ada masalah di lahan itu, yang terus coba dihilangkan dan ditutupi dengan berjalannya waktu (buying time).

"Padahal, dengan menyembunyikan dugaan kejahatan dengan memanfaatkan ketentuan daluwarsa, justru menimbulkan kejahatan-kejahatan lanjutan lain yang berdampak pada korban yang lemah,” terangnya. 

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler