Polda Riau Harus Cepat Tanggap dalam Kasus Mafia Tanah Sektor Perkebunan

Jumat, 22 Oktober 2021 15:42 WIB

Share
Juru bicara International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Intan Bedisa. (Foto: Ist.)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID-

Menyusul berbagai peristiwa ketidakpuasan masyarakat atas kinerja kepolisian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan 11 instruksi pada jajarannya yang tertuang dalam Telegram Nomor: ST/2162/X/HUK.2.8./2021. Salah satu instruksinya adalah perintah memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar disiplin, kode etik maupun pidana.

Sekalipun banyak diapresiasi, tetapi instruksi ini adalah sikap reaksioner Polri yang tidak mencerminkan penguasaan pengetahuan problem akut di tubuh kepolisian secara menyeluruh. Salah satu problem serius di tubuh kepolisian adalah penyalahgunaan wewenang pada fungsi reserse kepolisian. Fungsi reserse adalah rimba yang sulit dipantau oleh masyarakat.

"Reserse kepolisian adalah momok bagi masyarakat karena kinerjanya yang tertutup dan sering justru digunakan jadi alat oleh pihak yang kuat guna melumpuhkan masyarakat, termasuk melumpuhkan para petani yang sedang memperjuangkan haknya,” kata Intan Bedisa, juru bicara International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dalam rilisnya, Jumat, 22 Oktober 2021.

Telegram Kapolri tersebut, kata Intan, juga tidak menyentuh pejabat dan anggota kepolisian yang diduga kuat menjadi pelindung sekaligus melakukan pembiaran atas tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana perkebunan. Padahal, jamak diketahui dalam kasus-kasus konflik lahan, pertambangan dan kasus sumber daya alam lainnya sering kali turut melibatkan aparat sebagai salah satu aktor utama.

"Hal ini terjadi baik sebagai backing maupun melakukan pembiaran terhadap perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Salah satu contoh mencolok adalah bagaimana perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa izin di Kampar, Riau bisa beroperasi selama lebih dari 15 tahun. Padahal, kebun tersebut bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit dari Polda Riau,” jelasnya.

Dalam kasus dugaan mafia tanah yang dilaporkan oleh Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) ke Bareskrim Polri dengan terlapor PT Langgam Harmuni dan mantan pejabat PTPN V, misalnya, kata Intan, Polda Riau hanya berpangku tangan.

“Alih-alih membantu petani yang sedang memperjuangkan hak, justru Polres Kampar yang merupakan jajaran dari Polda Riau gigih mengkriminalisasi Ketua Koperasi dan dua orang petani dengan kasus sarat rekayasa yang dilaporkan oleh Langgam Harmuni dan PTPN V,” sesalnya.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria, yang antara lain terdiri dari INFID, Iparsial, The Indonesia Human Rights Monitor, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yayasan Satu Keadilan (YSK), Setara Institute dan lain-lain, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk:

Pertama, memerintahkan Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi  mengambil langkah proaktif menindak perusahaan-perusahan perkebunan sawit yang beroperasi secara ilegal.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler