33 Karyawan Pabrik Soko Lancar Cimahi Demo ke DPRD, Inilah Tuntutannya

Selasa, 26 Oktober 2021 17:12 WIB

Share
33 orang karyawan PT Soko Lancar Cimahi berdemo di halaman gedung DPRD Kota Cimahi, Selasa (26/10/2021).

CIMAHI, POSKOTAJABAR.CO.ID
Sebanyak 33 Orang Karyawan Pabrik Soko Lancar yang tergabung organisasi buruh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berdemo  ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Selasa (26/10/2021).

Perwakilan buruh tersebut diterima oleh Komisi IV DPRD Kota Cimahi yang dipimpin langsung oleh Ketua Ayis Lavianto, anggota Kania dan Freddy Siagian, di ruang Komisi IV.

Keperihatinan kaum buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama 2 Tahun yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, diakui oleh Ketua KASBI  PT Soko Lancar Cimahi dan penanggung jawab aksi demo Suyatmi.

Menurut Suyatmi, pihaknya menuntut PT Soko Lancar yang mana sebanyak 33 orang dirumahkan, memohon keadilan dan pantas dalam memberikan tunjangan PHK yang sudah 32 tahun bekerja, sebagai karyawan tetap, 

"Kami dirumahkan oleh pihak managemen pabrik secara ditodong secara paksa dengan dalih, besok tanggal 11 Agustus 2020 kami diberhentikan digaji cuman 25 persen, yang mana sebulannya hanya Rp 600 ribu," ucap Suyatmi sambil meneteskan air matanya.

Itupun ,kata Suyatmi, pernah dimediasi dengan pihak pabrik, dan berdasarkan anjuran sebagaimana menurut aturan yang diajukan oleh karyawan 0,5 persen uang untuk PHK,

"Namun pihak pengusaha menolak ajuan dari kami, semoga apa yang kita harapkan dengan menghadap ke dewan disini, mudah-mudahan apapun anjuran dari Dinas dapat diikuti.  Padahal 0,5 persen jadi PHK selama dua tahun hanya Rp 47 juta, tapi kenyataannya pihak perusahaan hanya memberikan Rp 20 juta," imbuhnya kesal.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi IV Ayis Lavianto, pihaknya juga merasa prihatin atas pengaduan dari karyawan PT Soko Lancar yang tidak mengacu kepada aturan pemerintah ini, 

"Kami akan melayangkan surat kepada pihak perusahaan PT Soko Lancar untuk mencari win-win solutionnya," jelas Ayis.

Karena ,kata Ayis, perusahaan harus mempertimbangkan pemberian pesangon kepada karyawannya yang di PHK tersebut, 

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler