Soal Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Ini Penjelasan DPRD dan Walikota Bandung 

Sabtu, 30 Oktober 2021 15:34 WIB

Share
Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung. (foto:Ist)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID
DPRD Kota Bandung gelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat, 29 Okober 2021.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Ade Supriadi. Sementara para anggota DPRD Kota Bandung mengikuti rapat paripurna secara langsung dan juga melalui teleconference.

Pemkot Bandung diwakili langsung oleh Walikota Bandung Oded M. Danial dan Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana.

DPRD Kota Bandung berharap Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diiringi semangat warga Kota Bandung untuk mendongkrak potensi ekonomi. Oleh karena itu, Pemkot diminta untuk terus mematangkan sistem perizinan yang memudahkan warga untuk mendapatkan kepastian usaha.

"Di era digital, DPRD Kota Bandung juga meminta pelayanan daring bagi masyarakat yang mampu memberikan kenyamanan, kelancaran, dan kecepatan dalam mendapatkan perizinan," kata Tedy.

Keterbukaan dan akuntabilitas dalam penerapan perizinan berusaha ini juga menjadi hal yang harus selalu diperhatikan. Dengan begitu, warga bisa menaikkan tingkat kepercayaan pada pelayanan perizinan yang diselenggarakan pemerintah.

Perda Penyelenggaraan Perizian Berusaha mengatur usaha yang berkenaan dengan pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pariwisata, serta ketenagakerjaan.

Dalam hal kegiatan nonusaha, Pemerintah Kota Bandung akan menerbitkan keputusan nonperizinan. Ketentuan lebih lanjut mengenai nonperizinan itu akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibentuk sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Di samping itu, perda ini juga berfungsi sebagai kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha, sarana koordinasi antarinstansi pemerintahan, serta pengawasan masyarakat.

Perda ini menekankan unsur kemudahan pelayanan persyaratan investasi bagi masyarakat. Kemudahan layanan yang harus dipenuhi yakni ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi, pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan, pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu, ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi, hingga ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

Walikota Bandung Oded M. Danial mengatakan, perda ini dibentuk bersama DPRD Kota Bandung sebagai upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi perizinan berusaha berbasis risiko.

Merespons usulan dari dewan dalam rangka mendukung perizinan berusaha, kata Oded, Pemkot Bandung akan mengembangkan sistem utuh, mutakhir, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Dalam hal keberatan berkenaaan substansi dan prosedur, akan diselesaikan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berusaha transparan, akuntabel dan melakukan pembinaan pengawasan perizinan berusaha,” ujarnya.(Aris)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler