Terkait Dugaan Kriminalisasi Petani dan Penyerobotan Tanah di Riau, PBNU Akan Mediasi Kopsa-M dan PTPN V

Sabtu, 30 Oktober 2021 11:55 WIB

Share
Penyerahan dokumen dan berkas kasus penyerobotan lahan dan beban utang yang diduga dilakukan PTPN V dan PT Langgam Harmuni, oleh perwakilan Kopsa-M kepada LPBH PBNU di Jakarta, Jumat, 29 Oktober 2021. (Foto: Ist.)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID -

Perwakilan petani Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) dari Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, kembali diterima oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Oktober 2021.

Pada pertemuan ini, perwakilan Kopsa-M disambut oleh Ketua LPBH (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum) PBNU, Royandi Haikal, dengan agenda penyerahan berkas dan dokumen pendukung sekaligus pemaparan posisi kasus terkait Kopsa-M.

Paparan yang disampaikan Kopsa-M yakni mulai dari kriminalisasi ketua dan 2 orang anggotanya, penyusutan lahan, dan pembengkakan utang akibat ulah oknum PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dan PT Langgam Harmuni.

Sementara itu, berkas-berkas yang disampaikan ke PBNU tersebut, terkait dengan kasus penyusutan lahan, pembebanan utang, dan kriminalisasi terhadap petani. PBNU pun akan memediasi kasus tersebut.

"Kami kembali menerima dengan terbuka perwakilan Kopsa-M. Berkas-berkas yang diminta sebelumnya diserahkan sekarang dan akan kami pelajari. Tapi pada prinsipnya, PBNU akan selalu berpihak kepada rakyat, masyarakat petani. Kami akan memediasi," jelas Royandi Haikal dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu, 30 Oktober 2021.

LPBH PBNU menaruh perhatian dan simpati besar terhadap kasus yang tengah dihadapi oleh Kopsa-M. Berkas-berkas kasus yang diterima akan menjadi dasar untuk mengurai dugaan adanya unsur mafia tanah dalam kasus Kopsa-M.

Pertemuan ini, sangat bermakna. Posisi kasus penyusutan lahan petani Kopsa-M yang dikuasai secara ilegal oleh PT Langgam Harmuni seluas 400 hektare semakin jelas. Dugaan praktik mafia tanahnya kentara sekali.

"Diketahui PT Langgam Harmuni baru mengurus izin perkebunan di tahun 2020. Lantas, selama beroperasi sejak 2007 hingga sekarang ini, status PT Langgam Harmuni bisa dikatakan tidak berizin,” tegasnya.

Di samping itu, petani Kopsa-M mengalami kerugian dari praktik KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) yang tidak sesuai aturan. Penyusutan lahan dan beban utang menjadi pesakitan yang mesti ditanggung 997 petani Kopsa-M. 

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler