Padasuka dan Citeureup Kota Cimahi Deklarasikan Sebagai Kelurahan ODF, Ini Penjelasannya

Minggu, 14 November 2021 06:06 WIB

Share
Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Citeureup dideklarasikan sebagai Kelurahan Open Defecation Free (ODF). (foto:Bagdja)

CIMAHI, POSKOTAJABAR.CO.ID.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintahan Kota Cimahi dalam mewujudkan Kota Sehat, Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Citeureup Kota Cimahi dideklarasikan sebagai Kelurahan Open Defecation Free (ODF) Stop Buang Air Besar Sembarangan .

Open Defecation Free adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas atau masyarakat tidak berperilaku buang air besar sembarangan tempat. 

Sedangkan deklarasi ODF merupakan pernyataan daerah yang telah bebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat, setelah memenuhi proses verifikasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Desa atau kelurahan ODF dapat dideklarasikan bilamana 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Agar usaha tersebut berhasil, akses masyarakat pada jamban (sehat) harus mencapai 100% pada seluruh lapisan masyarakat.

Kelurahan Padasuka dan Citereup menjadi Kelurahan ODF setelah sebelumnya Kelurahan Cibeber dideklarasikan sebagai Kelurahan ODF pertama di Kota Cimahi pada tahun 2018 dan Kelurahan Cipageran yang dideklarasikan sebagai Kelurahan ODF kedua pada tahun 2019.

Plt. Walikota Cimahi,  Ngatiyana mengungkapkan, Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan di segala bidang termasuk bidang kesehatan, 

“Pemerintah Kota Cimahi bersama-sama dengan swasta dan masyarakat secara integratif dan sinergis terus berupaya untuk mewujudkan Kota Cimahi yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warga Kota Cimahi,” tegasnya.

Di samping itu, Ngatiyana juga menegaskan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatakan layanan sanitasi yang layak dan sehat,

“Masyarakat berhak mendapatkan sanitasi yang layak sesuai dengan Pasal 4 – 8 UU No. 36 Tahun 2009 dan Pemerintah bertanggung jawab atas tersedianya akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan serta memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.” tandasnya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler