Developer Perumahan di Cimahi Banyak yang Lalai, Begini Penjelasannya

Kamis, 25 November 2021 09:29 WIB

Share
Plt Walikota Cimahi Ngatiyana menegaskan pihaknya akan bekerjasama dengan Kejaksaan mencari mana aset-aset RTH yang belum diserahkan oleh pengembang pada Pemkot Cimahi. (foto:Bagdja)

CIMAHI, POSKOTAJABAR.CO.ID.

Plt Walikota Ciimahi, Ngatiyana mengungkapkan,  pengembang dapat meningkatkan kesadaran agar segera menyerahkan prasarana lingkungan, utilitasi umum dan fasilitas sosial kepada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

"Kegiatan sosialisasi ini salah satunya bertujuan untuk penertiban administrasi para pengembang perumahan. Sebagaimana untuk menertibkan tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas bagi para pengembang yang ada di Kota Cimahi.” ujar Ngatiyana saat membuka Sosialisasi  Peraturan Daerah mengenai penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan diselenggarakan Pemerintah Kota Cimahi di Simply Valore Hotel, Cimahi. Rabu (24/11/2021).

Banyaknya pengembang perumahan (developer) yang lalai dalam melakukkan proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan terkait perumahan di perkotaan.

Seperti yang terjadi,  pengembang perumahan memiliki kewajiban untuk menyediakan sebagian dari luas lahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang biasa kita sebut fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos).

Prasarana, sarana dan utilitas yang dimaksud pada umumnya terdiri dari ruang terbuka hijau publik perumahan, dan sisanya adalah prasarana, sarana dan utilitas lainnya, seperti jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), bangunan pertemuan warga, rumah ibadah, pos keamanan, saluran air limbah, drainase, saluran air minum, persampahan dan lainnya, dan juga lahan pemakaman di lokasi di luar kawasan perumahan.  

Semua PSU tersebut tertuang didalam siteplan perumahan yang disahkan oleh Pemerintah Kota Cimahi. PSU yang sudah dibangun pada perumahan tersebut wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota dan menjadi aset Pemerintah Kota, sebagaimana tertuang di dalam Permendagri  No 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Banyaknya perumahan yang sudah ditinggalkan oleh pengembang, tetapi belum melakukan penyerahan PSU, maka disusunlah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kota sebagai pedoman untuk melakukan penyediaan dan penyerahan PSU perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Kota Cimahi.

Kegiatan sosialisasi  yang dibuka oleh Plt. Walikota Cimahi, Ngatiyana ini, dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cimahi, tim verifikasi proses penyerahan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota, Kepala Dinas PUPR Kota Cimahi, Aparat Wilayah Kecamatan Kota Cimahi, Organisasi Perangkat Daerah Kota Cimahi, pihak Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat dan para pengembang perumahan di Kota Cimahi.

Sosialiasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pengembang perumahan terhadap PERDA Nomor 10 Tahun 2017 yang tujuan akhirnya tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat, yakni agar PSU perumahan dapat bermanfaat secara optimal bagi kepentingan seluruh masyarakat dan asetnya dapat dikelola dan dipelihara dengan baik oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler