Nekad Mudik, ASN Kota Bandung Disanksi Potong TKD hingga 50 Persen

Kamis, 29 April 2021 11:39 WIB

Share
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Wawan. (Foto : Aris).

POSKOTAJABAR, BANDUNG

Sanksi tegas mengancam aparatur sipil negara (ASN) yang.nekat mudik lebaran 2021, diantaranya potong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar 50 persen. 

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Wawan mengatakan, sanksi tegas mengancam ASN yang memaksa kegiatan mudik. ‎

‎Wawan mengungkapkan, setidaknya ada tiga bentuk teguran bagi ASN yang melakukan pelanggaran. Teguran tersebut meliputi, teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas.

"Sanksinya ada teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas, dan itu akan dikeluarkan masing-masing perangkat daerah, nanti kita menerima, baru akan melakukan penindakan," katanya di Taman Sejarah, Balai Kota Bandung, Kamis (29/4/2021)

Wawan menuturkan, untuk sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, ASN akan dikenakan pemotongan TKD sebesar 50 persen. Sedangkan sanksi atau teguran atas pernyataan tidak puas, ASN akan dikenakan pemotongan TKD 50 persen selama 3 Bulan.

‎"Teguran lisan dan tertulis itu bisa pemotongan TKD 50 persen selama satu bulan, kalau pernyataan tidak puas itu selama tiga bulan," tuturnya.‎

Meski begitu, lanjut Wawan, pihak BKPSDM tidak bisa bekerja sendiri dalam memberlakukan sanksi. Pasalnya, terdapat 15.018 ASN yang terdata di Kota Bandung. Sehingga, sanksi yang diberikan kepada ASN merupakan hasil dari laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Masing-masing.‎

‎"Di Kota Bandung sudah diterbitkan surat edaran  oleh pak Sekda, dan telah didistribusikan kepada seluruh perangkat daerah, tinggal perangkat daerah melakukan monitoring dan pengawasan ASN di wilayah masing-masing," tambahnya.‎

"Jadi itu adalah laporan dari kepala perangkat daerah mereka akan melakukan monitoring dan pengawasan, nanti diserahkan kepada kita, baru kita tindak," tandasnya.‎ (Aris)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler