May Day 2021, PMII Pangandaran Tuntut Pemerintah Meningkatkan UMK  

Sabtu, 1 Mei 2021 21:10 WIB

Share
Puluhan Mahasiswa PMII Pangandaran saat unjuk rasa di depan gerbang DPRD Pangandaran di hari May Day 2021 (foto :dry)

PANGANDARAN, POSKOTAJABAR.CO.ID

Massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menyuarakan beberapa poin dalam gelaran peringatan pada  Hari Buruh Internasional  atau May Day yang berlangsung di depan gerbang DPRD Kabupaten Pangandaran. Sabtu (01/05/2021).

Saat di depan gerbang DPRD, puluhan mahasiswa mendesak pemerintah dalam meningkatkan  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) apalagi di Kabupaten Pangandaran terbilang rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. 

Ketua PMII Pangandaran, Yusup Sidik menyampaikan, di hari May Day tahun ini, yang pertama pihaknya menolak Omnibus law. Selain itu, menurut dia, bahwa pangandaran sebagai daerah wisata tentu menjadi daerah primadona bagi para investor untuk berinvestasi. 

"Baik berinvestasi dalam dunia perhotelan, rumah makan, bahkan pabrik dan lain sebagainya. Tentu disini akan banyak menggunakan jasa para buruh baik buruh lokal pangandaran atau dari luar pangandaran," ujarnya kepada POSKOTAJABAR.CO.ID, Sabtu (01/05/2021).

Kata Yusuf, oleh karena itu buruh juga harus mendapat perhatian besar dari pemerintah terutama terkait hak-hak buruh dan keadilan bagi para buruh. Dan pemerintah juga harus memperhatikan setiap perusahaan yang ada di Pangandaran, Namun jangan sampai ketika ada perusahaan  memberikan upah buruh tidak sesuai UMK yang sudah ditetapkan.

"Dengan kewenangannya baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memperingati dan bila perlu memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang bandel," tegasnya.

Selain itu, sambung Yusuf, tuntutan poin kedua, yaitu buruh bukan mesin tetapi manusia biasa. Maka tentu perusahaan pun harus mempekerjakan buruh dengan selayaknya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam jam kerja.

"Buruh harus di manusiawi kan, jika masih ada yang mempekerjakan buruh tak sesuai peraturan jam kerja pemerintah mesti menindak tegas perusahaan. Kemudian stop pemutusan hubung kerja (PHK) buruh secara sepihak tanpa alasan yang jelas," katanya.

Yusuf menambahkan, jika ada perusahaan yang memberhentikan buruh secara sepihak tentu sangat merugikan bagi buruh dan bentuk ini merupakan kedzoliman..

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler