Pemkab Pangandaran Putuskan Kontrak Ratusan Pegawai Non ASN

Sabtu, 1 Mei 2021 11:19 WIB

Share
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani (foto:doc)

POSKOTAJABAR, PANGANDARAN 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terpaksa memutuskan kontrak sebanyak 244 pegawai non Aparatur Sipip Negara (ASN). Salah satu alasan pemutusan kontrak tersebut lantaran beban APBD tahun 2021 untuk pembayaran pegawai non ASN terlalu tinggi.

Hal tersebut dikatakan oleh Idi Kurniadi Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Menurut Kurniadi, bahwa jumlah beban biaya untuk pembayaran pegawai non ASN tahun 2021 mencapai Rp114.925.372.000,00.

"Sebelumnya pada tahun 2020 beban APBD untuk pembayaran pegawai non ASN Rp62.105.204.380,00," ujarnya singkat kepada POSKOTAJABAR, Jumat (30/04/2021).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani mengatakan, bahwa jumlah pegawai non ASN tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran tercatat sebanyak 4.863 orang.

"Dari 4.863 pegawai non ASN tersebut yang sudah memiliki Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tercatat 4.471 orang dan sebanyak 392 belum SPK," katanya.

Kendati demikian, sambung Dani,  pegawai non ASN yang SPK nya diputus kontrak tetap akan menerima haknya sampai bulan April 2021.

"Untuk haknya tetap dibayar oleh OPD masing-masing," tandasnya. (dry)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler