DPR Tolak Sembako Dikenakan Pajak  

Kamis, 10 Juni 2021 19:09 WIB

Share
Gedung DPR RI. (foto: mpr.go.id)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID.

Rencana pengenaan pajak sembako tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam rancangan (draf) aturan tersebut, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Itu berarti, barang pokok akan dikenakan PPN.

Rencana itu mendapat tentangan dari anggota DPR RI. Mereka ramai-ramai menolak rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bahan pokok alias sembako. Pasalnya, rencana tersebut dianggap akan sangat memberatkan rakyat kelas menengah ke bawah.

 

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan menilai pungutan PPN atas sembako merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat.

“Itu pengkhianatan ke rakyat, cari terobosan lain, yang tidak menyentuh rasa keadilan rakyat,” ujarnya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Kamis (10/6/2021).

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk kreatif berinovasi mencari sumber objek pajak baru untuk mendorong penerimaan negara. Namun, sumber pajak baru tersebut dipastikan tidak membebani masyarakat.

Dalam hal ini, ia mencontohkan pajak perusahaan digital. Menurutnya, pajak digital berpeluang menjadi sumber baru perpajakan sejalan dengan perkembangan transaksi elektronik.

 

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler