Diduga Terima Gratifikasi, ICW Laporkan Ketua KPK ke Bareskrim Polri

Kamis, 3 Juni 2021 21:29 WIB

Share
Koordinator Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah, memberi keterangan kepada awak media, usai mendatangi Bareskrim Mabes Polri. (Ist)

JAKARTA, POSKOTAJABAR.CO.ID -

Diduga menerima gratifikasi, Indonesian Coruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, ke Bareskrim Polri. Gratifikasi yang diduga melibatkan orang nomor satu KPK itu, berupa penyewaan helikopter.

ICW melalui Koordinator Divisi Investigasi, Wana Alamsyah, mengatakan, diduga biaya penyewaan helikopter yang digunakan Filri tidak sesuai dengan yang dikatakan, pada saat sidang dugaan pelanggaran etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

ICW mendapatkan informasi bahwa harga sewa helikopter itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Firli ketika sidang etik dengan Dewas KPK, beberapa waktu lalu.

"Dalam sidang dugaan pelanggaran etik dengan Dewas KPK itu, Firli diketahui mengaku menyewa helikopter dengan harga Rp. 7 juta per jam," kata Wana di Barekskrim Mabes Polri, Kamis (03/06/2021).

Berdasarkan hasil investigasi ICW, Wana menyebut harga sewa asli helikopter itu mencapai Rp. 39,1 juta per jam. Jika ditotal dalam jangka waktu 4 jam penyewaan yang dilakukan Firli adalah sebesar Rp.172,3 juta.

Sebelumnya, diketahui bahwasanya Firli menyewa helikopter dari PT Air Pasifik Utama. Sedangkan, Wana menuturkan, ICW mendapat informasi dari penyedia jasa lainnya, bahwa ongkos menyewa sebuah helikopter bisa mencapai Rp. 39,1 Juta.

"Jika dihitung, ada selisih sekitar Rp. 141 juta lebih yang diduga sebagai penerimaan gratifikasi atau diskon.ICW menduga ada konflik kepentingan di balik penyewaan helikopter itu," ujar Wana.

Diungkapkan, salah satu komisaris PT Air Pasifik Utama pernah dipanggil dalam kasus Bupati Bekasi Neneng Hasanah, terkait kasus dugaan suap pemberian izin Meikarta.

Oleh karena itu, pihaknya mengidentifikasi bahwa apa yang dilakukan Firli merupakan bentuk penerimaan gratifikasi yang masuk dalam unsur Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler