Vaksinasi Mestinya Gratis! DPR Desak Pemerintah Jelaskan ke Masyarakat Terkait Komersialisasi Vaksin Covid-19

Minggu, 11 Juli 2021 20:13 WIB

Share
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (ist)

BANDUNG,POSKOTAJABAR.CO.ID

DPR menyoroti rencana penjualan vaksin gotong royong Covid-19 yang dilakukan PT Kimia Farma. Pasalnya, dasar dari pelaksanaan vaksinasi adalah gratis karena itu Pemerintah harus menjelaskan terkait kabar tersebut.

Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PAN dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/7/2021).

"Kami baru mendengar hal ini dari media. Makanya, kami juga heran. Di group anggota komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan," terang Saleh Daulay.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini mengakui pihaknya belum pernah mendengar secara langsung soal rencana penjualan vaksin melalui Kimia Farma.

"Selama ini, yang kita dengar bahwa vaksin gotong royong hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak para pekerja. Karena itu, vaksin gotong royong tidak dijual ke individu. Vaksin gotong royong dibiayai oleh perusahaan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial," terang Saleh Daulay.

Dalam konteks ini, lanjut dia, kami mendesak agar pemerintah memberikan penjelasan terkait kebijakan ini. Pasalnya, dasar dari pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin.

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini juga minta perlu juga dijelaskan soal pelaksanaan vaksinasi dengan mekanisme ini. "Siapa yang akan menjadi vaksinatornya? Siapa pula yang akan memonitor mereka yang telah divaksin? Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya?," tuturnya.

Saleh Daulay mengungkapkan bahwa harus Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) masih selalu ada. "Itu perlu diawasi dan dimonitor. Nah, apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan komnas/komda KIPI?" pungkasnya.

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler