Perjuangan Pegawai KPK: Idealisme atau Demi Perut?

Rabu, 25 Agustus 2021 14:24 WIB

Share
Karyudi Sutajah Putra, pegiat media. (Foto: Ilustrasi)

Oleh: KARYUDI SUTAJAH PUTRA 

SEBANYAK 57 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menyurati Presiden Joko Widodo. Mereka meminta segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Langkah itu dilakukan, di tengah perjuangan mereka melawan keputusan Pimpinan KPK yang menonaktifkan mereka dari KPK. Pada 1 November nanti, mereka akan diberhentikan tetap, termasuk Novel Baswedan yang menjadi ikon perjuangan mereka.

Perlawanan mereka dilakukan melalui tangan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ombudsman menemukan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran prosedur dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan TWK pada proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. 

Salah satu tindakan korektif Ombudsman ialah agar Pimpinan KPK mengalihkan status 75 pegawai tak lolos TWK menjadi ASN.

Adapun Komnas HAM menemukan 11 pelanggaran HAM yang terjadi dalam asesmen dan TWK. Yakni, pelanggaran hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi (ras dan etnis), hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi publik, hak atas privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak atas kebebasan berpendapat.

Komnas HAM pun merekomendasikan agar Pimpinan KPK mengangkat 75 pegawai KPK nonaktif itu menjadi ASN.

Namun, Pimpinan KPK bergeming. Mereka tak sudi melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM. Ada lima alasan KPK menolak rekomendasi itu.

Pertama, melanggar hukum dan melampaui wewenang Ombudsman.

Halaman
1 2 3 4
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler