Percepat Herd Immunity, Pemprov Jabar Siapkan Vaksin Gendong, Ini Maksudnya

Rabu, 4 Agustus 2021 14:23 WIB

Share
FotoKetua Divisi Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jawa Barat Dedi Supandi. (Foto: Aris)

BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID-
Data Pikobar per 3 Agustus 2021 menjelaskan, jumlah warga Jawa Barat yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 baru 23,76 persen dari 50 juta jumlah penduduknya. Masih jauh dari syarat herd immunity, 70 persen.

Guna mempercepat terjadinya herd immunity, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menunjuk Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) sebagai Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi, Dedi Supandi.

"Untuk itu, kesamaan kebijakan vaksinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota perlu dilakukan," ujar Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Dedi Supandi, Selasa, 3 Juli 2021.

Salah satunya, jelas Dedi, melaksanakan konsep vaksin gendong. Dengan cara ini setiap anak atau siswa pelajar membawa kedua orang tuanya untuk divaksinasi.

"Setiap anak atau siswa ini membawa kedua orang tuanya juga kakek dan neneknya untuk mendapatkan vaksin," katanya.

Selain itu, jelas Dedi Supandi, Divisi Percepatan Vaksinasi juga akan menambahkan syarat vaksinasi dalam sejumlah aktivitas ekonomi dan sosial warga.

"Jadi, salah satu contohnya kalau ada yang mau izin mendirikan perusahaan, maka dari sekian persen karyawan itu harus sudah divaksin. Jika sudah menunjukkan itu, baru dapat diproses untuk mendapatkan izin," jelasnya.

Dedi juga menjelaskan, secara teori kekebalan komunitas (herd immunity), baru bisa diwujudkan bila jumlah warga yang sudah divaksin mencapai 70 persen dari jumlah populasi. Artinya, harus ada sekitar 37 juta warga Jabar yang tervaksinasi sesuai arahan dari pemerintah pusat.

"Artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 50 juta, maka 70 persennya yaitu ditargetkan sekitar 37 juta yang mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupaten kota," katanya.

Data Pikobar sendiri, per 3 Agustus 2021, jumlah warga Jawa Barat yang sudah divaksin baru mencapai 23,76 persen.

Dedi menambahkan, komunikasi kebijakan yang efektif hingga level bawah atau fasyankes perlu dimaksimalkan. Termasuk Penguatan penggunaan platform data stok vaksin (SMILE) untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Fasyankes.

"Hal tersebut dilakukan dengan cara, peningkatan compliance rate dari pelaporan menggunakan aplikasi SMILE, mendorong adanya pencatatan laporan konsumsi vaksin oleh TNI dan Polri," pungkasnya. (Aris)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler